Kartun Cianjur Ajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Ini Perkaranya!

RADARCIANJUR.com – Setelah Pengadilan Negeri Cianjur, tak bisa memutuskan sengketa karangtaruna. Ketua Karang Taruna Cianjur Cece Saepuloh menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung melawan Plt Bupati Cianjur.

Hal tersebut dilakukan Cece melalui kuasa hukum setelah putusan Pengadilan Negeri Cianjur, yang tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Karang Taruna.

Kuasa Hukum Cece Saepuloh, OK Joesli mengatakan, berkaitan dengan sudah dibacakannya putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur
dalam Perkara No 05 Pdt.G/2020/PN.Cjr tanggal 9 Juli 2020 antara Cece Saepuloh selaku Penggugat dan Tergugat I (Plt Bupati Cianjur) Tergugat II Awaludin dan Tergugat III Mudrikah Tentang Perbuatan
Melawan Hukum (Onrechtmatige overheidsdaad & Onrecht Matige
daad).

“Dengan ini berdasarkan pembacaan putusan tersebut kami kuasa
Hukum Cece Saepuloh dan berdasarkan kehendak Penggugat (Cece Saepuloh Ketua Karangtaruna Terpilih Kabupaten Cianjur) memberikan pernyataan bahwa kami akan mengajukan upaya hukum banding,” ujar OK kepada RADARCIANJUR.com di kantornya Jalan KH Abdulah Bin Nuh, Jumat (10/7/2020).

OK mengatakan, upaya hukum banding akan dilakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang kepada
Pengadilan Tinggi Bandung.

“Agar publik pahami amar putusan Pengadilan Negeri Cianjur adalah pertama
mengabulkan Eksepsi Tergugat 1, kedua
menyatakan Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang mengadili
perkara ini, dan ketiga menghukum penggugat untuk membayar perkara
Berkenaan dengan amar putusan tersebut,” katanya.

Ia mengatakan, bahwa perkara
tersebut belum sampai kepada pokok pekara dan hanya tentang
kompetensi mengadili saja
kepada para pihak terkait mohon untuk menghormati proses hukum
karena perkara ini belum memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Pendamping OK, sekaligus kuasa hukum Karang Taruna lainnya, Gilang Arvasendra SH mengatakan, mengenai posisi perkara perkara karang taruna sudah diputus oleh pengadilan negeri Cianjur dengan alasan pengadilan negeri Cianjur tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

“Kami akan melanjutkan gugatan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu mengajukan upaya hukum banding kepada pengadilan tinggi Bandung,” katanya.

Gilang berharap, di majelis hakim pengadilan tinggi Bandung gugatan tersebut bisa mendapat mendapat putusan yang seadil-adilnya.

“Mudah-mudahan mendapatkan titik temu agar perkara Karangtaruna Kabupaten Cianjur ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan,” katanya.

Kuasa hukum tergugat, Hendi SH, mengatakan, pihaknya menghormati upaya hukum yang akan dilakukan oleh penggudat.

Kita hormati langkah hukum penggugat, Cece Saepulah, mengajukan upaya ke Pengadilan Tinggi Jabar. Namun kami berkeyakinan putusan hakim Pengadilan Negri Cianjur sudah tepat. Kasus Karang Taruna bukan kewenangan PN melainkan Perartun,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Cece Saepulah yang terpilih sebagai ketua Karang Taruna Cianjur pada 2019 di Gedung Korpri Sukanagara dalam Temu Karya Luar Biasa, menempuh jalur hukum karena sudah setahun, sejak terpilih ia belum juga mendapat surat keputusan dari bupati.

Cece mengaku selama setahun sudah menempuh berbagai macam cara mulai dari pribadi sampai dengan rekonsiliasi, karena di tengah perjalanan muncul pembentukan karang taruna.

Cece memilih kantor hukum H OK Joesli SH MH dan mendaftarkan gugatan ke meja hijau dengan nomor perkara Reg No 5/Pdt. G/2020/PN. Cjr.

Cece mengaku organisasi terganggu terutama yang berada di kecamatan dengan adanya karang taruna baru padahal ia sudah terpilih dan ada rekomendasi dari provinsi maupun dari pusat. (dil)