Pengamat Publik : Pemekaran Cisel Masih Jadi ‘PR’ Panjang

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Suryakencana Cianjur, Dedi Mulyadi

RADARCIANJUR.com – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Suryakencana Cianjur, Dedi Mulyadi menyebut, terkait pemekaran wilayah khususnya di Cianjur Selatan akhir-akhir ini, memang secara sisi hukum pada prinsipnya Daerah Otonomi Baru (DOB) itu nomenklatur atau dengan istilah yang dipakai dari Undang-undang 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah itu menjadi hal positif.

“Maka DOB itu merupakan daerah persiapan menuju otonomi atau pemekaran, yang saya kira pemerintah Kabupaten Cianjur sebetulnya melaksanakan undang-undang tersebut,” kata Dedi kepada radarcianjur.com, Selasa (14/7/2020).

Maka jika memang sekarang pemerintah ingin memekarkan Cianjur Selatan, Dedi menilai, itu menjadi hal positif yang kemudian tetap harus dipersiapkan terus dengan matang.

Kendati begitu, lanjut Dedi, adanya pemekaran wilayah itu juga bukan hal yang mudah, tapi butuh waktu untuk menjadi DOB yang masih panjang.

“Jadi prosesnya itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Artinya ketika sudah dideklarasikan juga, untuk menjadi pemekaran harus berapa tahun lagi,” katanya.

Dedi menyebut, bahwa persiapan itu terbagi menjadi dua perspektif. Yakni apakah itu dari kota asalnya, atau dari wilayah yang akan dimekarkan nanti. Seperti misalnya, persiapan terkait infrastruktur, belum lagi berbicara tentang APBD, dan pendapatan asli daerah atau PAD.

“Ini saya kira masih butuh waktu yang tidak mudah dan tidak sedikit. Maka dengan Cianjur Selatan yang sudah di deklarasikan beberapa waktu kemarin, masyarakat Cisel dan kota sendiri harus bergandengan tangan untuk mewujudkan cita-cita itu,” ujarnya.

Selain itu, kata Dedi, jika mencermati janji politik pemerintah provinsi khususnya Gubernur Jawa barat, yakni salah satunya adalah akan memberikan otonomi-otonomi baru. Artinya Pemprov itu akan melakukan pemekaran yang selama ini belum terealisasi secara maksimal.

“Jadi Pemprov Jabar juga menyadari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat selama ini itu terganjal dengan rentan birokrasi dan rentan kendali. Nah ini yang menjadi masalah. Bahkan jika kita melihat dari undang-undang tadi, Cianjur itu sebetulnya bisa dimekarkan hingga lima wilayah,” tuturnya. (dan)