Tolak RUU Omnibus Law, Mahasiswa dan Buruh di Cianjur Serbu Kantor Dewan

PROTES: Organisasi mahasiswa dan buruh melakukan aksi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur. (Foto Hakim Radar Cianjur)

RADARCIANJUR.com– Sejumlah organisasi mahasiswa dan buruh menggelar aksi menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law di depan Kantor DPRD Cianjur, Jumat (17/07). Massa aksi menuntut beberapa pasal yang ada di dalam omnibus law yang dinilai merugikan.

Ketua HMI Cabang Cianjur, Muhammad Zakaria mengatakan, ada 11 pasal
yang pihaknya kritisi namun yang disuarakan hanya tiga pasal saja.

“Namun ada tiga klaster yang kita suarakan. Pendidikan, ketenaga kerjaan, dan lingkungan hidup,” ujarnya.

Pada bagian ketenagakerjaan, ia menilai omnibus law sangat merugikan. Pasalnya, ia menyebut dalam RUU itu tidak ada buruh tetap.

“Pertama tidak ada buruh tetap yang ada cuma outsourcing. Dan serikat buruh jadi tidak bermanfaat hak-hak serikat buruh untuk mendorong buruh untuk mendapat hak itu tidak akan ada di omnibus law,” tuturnya.

Pada bagian pendidikan, pihaknya mengkritik investasi yang tertera dalam omnibus law. Ia mempertanyakan kenapa PT bisa mendirikan universitas.

“Di pendidikan kita mengkritik investasi ya. Kenapa harus pihak swasta yang mendirikan universitas. Yang diutamakan di omnibus law itu PT jadi PT itu bisa mendirikan universitas. Kenapa tidak mengerikan universitas,” ungkapnya.

Sementara pada bagian lingkungan hidup, dengan adanya RUU Omnibus Law ini, pengerusakan terhadap lingkungan akan mudah terjadi.

“Di lingkungan hidup, kita itu mengkritik untuk investasi ini karena tadi untuk pengamanan investasi itu adalah amdal maka di omnibus law amdal dihapus. Jadi pengrusakan lingkungan akan terjadi di omnibus law,” tegasnya.

Ia pun berharap, pemerintah baik eksekutif dan legislatif bisa segera menanggapi protes yang disuarakan mahasiswa dan buruh.

“Harapan ke depan mungkin untuk eksekutif dan legislatif segera merilis apa yang dituntutkan massa aksi untuk segera dideklarasikan menolak omnibus law,” harapnya. (kim)