Calon Independen belum Penuhi Syarat KTP

PLENO: Komisioner KPUD Kabupaten Cianjur mengumumkan hasil verifikasi faktual dukungan calon perseorangan

RADARCIANJUR.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verfak bakal pasangan calon (Bapaslon) perseorangan tingkat Kabupaten di Aula KPU Cianjur Senin, (20/7/2020).

Rapat pleno rekap tingkat Kabupaten ini dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur, tim penghubung dari kedua bapaslon perseorangan serta Ketua dan Divisi Teknis PPK se-kabupaten Cianjur.

Digelar dalam kondisi pandemi Covid-19, agenda rapat pleno dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Dengan turut hadir pihak kepolisian dan TNI sebagai tim pengamanan.

Seperti diketahui, terdapat dua bapaslon jalur perseorangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Cianjur ini. Yakni pasangan M.Toha – Ade Sobari serta pasangan Dadan Supardan – Irfan Helmi Khadafi.
Berdasarkan rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen jumlah dukungan bapaslon perseorangan, maka diputuskan dalam rapat pleno tingkat kabupaten bahwa pasangan M.Toha – Ade Sobari memiliki jumlah syarat dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 64.716 dukungan, sementara itu pasangan Dadan Supardan – Irfan Helmi Khadafi sebanyak 50.918 dukungan.

Ketua KPU Cianjur, Selly Nurdinah mengatakan, hasil tersebut belum menjadi final, karena masih menjadi tahapan awal dan dapat diperbaiki.

Adapun penyerahan perbaikan dapat dilakukan pada 25 s.d 27 2020 Juli mendatang dengan menyampaikan paling sedikit, dua kali jumlah kekurangan dukungan dan kemudian nantinya akan dilakukan verifikasi administrasi kembali.
“Sebagaimana diketahui bahwa syarat jumlah minimal dukungan bapaslon perseorangan di Kabupaten Cianjur sebanyak 108.354 dukungan,” jelasnya.

Rapat pleno terbuka sendiri, kata Selly, ditayangkan juga melalui media sosial yang telah KPU Kabupaten Cianjur siapkan. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua dan anggota KPU Cianjur.

Sementara untuk pembacaan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kecamatan disampaikan oleh ketua PPK dari masing-masing kecamatan secara bergantian.

“Pelaksanaan Rapat Pleno dilakukan sesuai ketentuan yang termaktub dalam PKPU No 6 Pasal. 9 Tahun 2020 sehingga KPU membatasi jumlah peserta rapat pleno, peserta yakni PPK dibagi ke dalam lima gelombang,” tukasnya.
(dan)