Carutmarut Kepengurusan Karang Taruna Cianjur Buat Sesepuh Kecewa

Sesepuh Karang Taruna dan Anggota Majelis Pertimbangan Karang Taruna Nasional KH Choirul Anam. Foto Fadilah Munajat/ radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Carutmarutnya kepengurusan Karang Taruna di Kabupaten Cianjur membuat Sesepuh Karang Taruna Cianjur yang juga anggota Majelis Pertimbangan Karang Taruna Nasional, KH Choirul Anam, angkat bicara.

KH Choirul Anam merasa kecewa dengan apa yang terjadi di tubuh karangtaruna Cianjur saat ini, lantaran sejak tahun 1980 ia yang merintis Karang Taruna di Cianjur dan sempat mengharumkan nama Cianjur di kancah nasional dan internasional.

“Saya kecewa dan prihatin, kenapa sampai ada sengketa lalu sekarang Karang Taruna ada tiga kepengurusan, yang lebih kecewa lagi kenapa sekarang ikut sibuk berpolitik,” kata Choirul Anam, kepada RADARCIANJUR.com Jumat (24/7/2020) di Cianjur.

KH Choirul Anam mengatakan ia ikut merintis Karang Taruna di Cianjur tahun 1980, lalu ikut mengawal Karang Taruna tahun 1983 hingga masuk ke masuk GBHN.

“Karang Taruna bukan Ormas tapi wadah pembinaan generasi muda yang berorientasi pada kesejahteraan desa, dibina Dinsos di tingkat kabupaten/ kota,” katanya.

Ia mengatakan, untuk menjadi pengurus Karang Taruna aturan normatif harus ditempuh.

“Tahun 1985 dicetuskan forum komunikasi Karang Taruna, saya sekretaris pertama FKKT nasional, dulu prestasinya bagus dibentuk unit usaha ekonomi di setiap wilayah dan desa, seperti keramba ikan di Sungai Cianjur yang sempat menyambet penghargaan,” katanya.

Ia mengenang kejayaan Karang Taruna Cianjur saat ada program dari Mensos, ia mengungkap kabupaten pertama yang purna 313 desa ada pengurus Karang Taruna itu di Cianjur.

“Tapi apa yang terjadi sekarang, seiring waktu berjalan dan ada estafet kepemimpinan di situ mulai terjadi disorientasi dimana Karang Taruna digiring ke politik,” katanya.

Choirul Anam meminta Karang Taruna Cianjur kembali ke khitahnya. Dimana seharusnya yang dipikirkan kesejahteraan sosial, pencegahan narkoba, usaha produktif di desa, dan hal positif lainnya.

“Tiba-tiba di Cianjur sekarang ada tiga kepengurusan Karang Taruna yang cukup mengagetkan saya,” katanya.

Menurutnya, legalitas kepengurusan dan pengesahan Karang Taruna itu oleh provinsi, SK bupati itu pengukuhan, maka harus ditempuh mekanisme yang betul.

“Dalam AD ART temu karya luar biasa harus dihadiri oleh pengurus provinsi. Saat ini yang terbaik dan terkait duduk bersama lalu selesaikan masalah,” katanya.(dil)