Ridwan Kamil : DOB Cisel Tertahan Pusat

KOORDINASI: Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mendatangi Pendopo Pemkab Cianjur sebelum melakukan kunjungan ke Sukabumi. (Foto Hakim Radar Cianjur)

RADARCIANJUR.com -Pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Cianjur Selatan masih diperjuangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hanya saja, keputusan tetap masih ada di pemerintah pusat.

“Saya sudah memperjuangkan ke Pak Jokowi, MPR, DPR dan Menteri Dalam Negeri. Tapi kan bolanya ada di sana (pusat,red), diskresi moratorium,” kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Ia mengaku saat ini pembicaraan ke pemerintah pusat pemekaran masih ditahan. Pria yang biasa disapa Kang Emil ini pun meminta minimal jumlah Dana Desa-nya ditambah untuk pembangunan yang ada di Jabar Selatan. “Sedang saya perjuangkan, jadi di kita sudah poll, mohon diapresiasi juga, tapi tertahan bola di sana (pusat,red),” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Masyarakat Cianjur Kidul (PMCK) Ceng Badri menegaskan komitmen yang disampaikan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil soal DOB Cianjur Selatan.

“Memang benar adanya, bahwa proses usulan pembentukan persiapan PDOB masih tertahan di pusat oleh moratorium serta RPP tentang penataan daerah PDOB belum disahkan,” kata Ceng Badri.

Pihaknya pun menegaskan, adanya moratorium tidak berarti proses pemenuhan syarat dasar usulan PDOB di daerah kabupaten atau kota juga dihentikan.
“Akan tetapi proses di daerah tetap berjalan sambil menunggu disahkannya RPP tentang penataan daerah, serta dicabutnya moratorium, mengingat proses usulan di daerah pun prosesnya tidak mudah dan memakan waktu panjang,” paparnya.

Lanjutnya, PMCK sebagai presidium PDOB Cianjur Selatan terus berupaya mendorong pemerintah untuk menyelesaikan tahapan administrasi, mulai tingkat desa, kabupaten dan provinsi hingga proses administrasi tersebut sampai ke pusat.

“Sehingga kalau nanti pemerintah pusat membuka pintu untuk pemekaran, ya minimal administrasi Cisel sudah siap. Pembentukan PDOB di Cianjur khususnya amat penting sekali dalam rangka mengejar ketertinggalan IPM yang disebabkan oleh minimnya anggaran yang tersedia dan tidak seimbang dengan jumlah penduduk serta luas wilayah yang jauh dari kata ideal,” tutupnya.(kim)