Tim Pemekaran Cianjur Utara Ancam Aksi Besar-besaran

RADARCIANJUR.com – Hasil pertemuan tim perumus dan pelaksana Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Cianjur Utara atau Kota Cipanas, bakal menggelar aksi besar-besaran untuk menuntut pemekaran wilayah tersebut.

Aksi damai oleh tim perumus yang tergabung dalam Perkumpulan Masyarakat Pengawasan Pembangunan dan Percepatan Pembentukan Kota Cipanas (PMP4-KC) itu rencananya dilaksanakan, Senin (10/8) mendatang.

Ketua Harian PMP4KC Saepul Anwar mengatakan, tujuan rencana aksi damai besar-besaran tersebut yakni mendesak Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Cianjur untuk menyetujui diusulkannya DOB Kota Cipanas ke tingkat Provinsi Jawa Barat.

“Pemekaran daerah adalah sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Termasuk upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali,” kata Saepul Anwar, belum lama ini.

Masih menurut Saepul, dengan adanya pemekaran tersebut, jelas nantinya bisa meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk, penyerapan tenaga kerja, termasuk penyediaan pelayanan publik yang lebih baik.

“Itu juga sebagaimana diungkapkan Prof Dr. M. Ryaas Rasyid, selaku tokoh, pakar dan arsitek otonomi daerah, yang pernah pula hadir dan memberikan arahan kepada Pejuang Kota Cipanas,” katanya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, perjalanan perjuangan agar terbentuknya DOB Kota Cipanas ini berawal dari bergulirnya wacana Cipanas menjadi Kota Administratif (Kotip) di tahun 1985. Sebagaimana sejawatnya Kota Depok dan Cimahi kala itu.

Kemudian, lanjutnya, hal tersebut kembali bergulir di tahun 1990, hingga 2000, dan bahkan di tahun 2006 pernah dilakukan kajian akademis terkait layak dan tidaknya wilayah Kota Cipanas yang dijadikan Daerah Otonomi Baru.

“Berdasar hasil kajian dengan melewati serangkaian penilaian melalui Pansus DPRD Cianjur, di tahun 2009, Kota Cipanas dalam kesimpulan akhirnya dinyatakan memenuhi syarat dan mampu menjadi DOB,” ujarnya.

Saepul menegaskan, namun fakta hingga saat ini, Kota Cipanas belum ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD. “Kami PMP4-KC yang terhimpun dari seluruh perwakilan elemen masyarakat lima kecamatan di Cianjur Utara, menerima mandat dari estapet perjuangan yang belum selesai. Maka saat ini kami akan terus berjuang untuk bisa tercapainya cita-cita kami ini,” katanya.

Selain itu, bahwa saat ini DOB Kota Cipanas telah tertinggal dibanding daerah-daerah lain, seperti Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Bandung Barat, dan bahkan telah tertinggal pula dengan mereka yang telah masuk dalam barisan Ampres, yakni Sukabumi Utara, Garut Selatan, dan Bogor Barat.

“Saat ini telah bertambah juga dengan hadirnya DOB Kabupaten Tasikmalaya Selatan,” tambahnya.

Terlalu jauh mengejar mereka yang telah berada dalam daftar tunggu, menurut Saepul, sangat ironis. Karena Kota Cipanas pun kembali tertinggal dari Cianjur Selatan yang telah mendapat persetujuan Plt Bupati dan DPRD Cianjur. “Bagaimana dengan Kota Cipanas?,” imbuhnya.

Maka dengan begitu, tim PMP4-KC bersama tokoh masyarakat, pemuda, dan pegiat organisasi di wilayah Cipanas, Pacet, Sukaresmi, Cugenang dan Cikalongkulon, secara bersama-sama akan mendesak Bupati Cianjur, beserta Ketua dan Pimpinan DPRD Cianjur untuk segera menyetujui diusulkannya Kota Cipanas menjadi Daerah Otonomi Baru ketingkat Jawa Barat.

“Berdasarkan agenda yang dihimpun masing-masing koordinator di lima wilayah, kami akan menghadirkan 200 peserta aksi. Sehingga total yang akan dihadirkan dalam aksi tersebut berjumlah 1000 orang, ditambah dengan para pimpinan dan anggota Ormas, LSM dan para penggiat organisasi wanita di wilayah Cianjur Utara,” tuturnya.(dan)