Desa Palasari Verifikasi 1130 PTSL Bermasalah

RADARCIANJUR.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Palasari Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur telah melakukan verifikasi sebanyak 1130 pemohon pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang beberapa waktu lalu sempat bermasalah karena adanya suatu hal di pemerintahan sebelumnya, Selasa (28/7/2020) kemarin.

Kasi Pemerintahan (Kasipem) Desa Palasari A.Syaepul Bahri mengatakan, berdasarkan data dari panitia PTSL sedikitnya ada 1130 pemohon masuk ke Pemdes Palasari dimasa jabatan kades sebelumnya bernama Jaya Wijaya BT yang kini berhasil diverifikasi oleh pemerintahan sekarang.

“Dari data tersebut, uang pemohon PTSL yang sudah dikembalikan melalui masing masing kepala dusun (Kadus) di lima kedusunan ada 638 pemohon PTSL,” kata Syaeful kepada RADARCIANJUR.com (29/7/2020).

Lebih lanjut Syaeful mengatakan, sisa uang yang belum dikembalikan kepada warga pemohon, sejak digulirkan pengumuman program permohonan PTSL oleh Desa Palasari November 2018 lalu, hingga sekarang sebanyak 620 pemohon.

Menurut Syaeful, satu pemohon PTSL waktu itu dibebankan oleh desa sebesar Rp 200 ribu/pemohon. Biaya tersebut belum termasuk penerbitan surat letter C yang dikeluarkan oleh desa sebesar Rp 300 ribu. Bagi pemohon yang belum memiliki salinan letter C desa.

“Dari keseluruhan data tersebut memang ada beberapa tanda tangan kwintansi penerimaan sejumlah uang pemohon yang tidak diakui oleh bendahara PTSL,” jelasnya.

Syaeful menambahkan, pengumpulan data pemohon PTSL adalah respon dari kepala desa yang kini menjabat yakni H.Ridwan kepada warga pemohon yang mempertanyakan tentang ketidak jelasan PTSL yang dulu.

“Tugas saya hanya mengumpulkan data, sesudah selesai data ini akan kita lampirkan kepada Kades dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Palasari. Sementara keputusan selanjutnya ada di tangan Kades dan BPD nantinya,” kata dia.

Sementara Kades Palasari, H. Ridwan mengatakan, hasil verifikasi pengumpulan data pemohon PTSL selanjutnya akan dilaporkan dan ditembuskan kepada Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Cianjur serta Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Bentuk permohonannya kepada Bupati Cianjur dan BPN Cianjur adalah bagaimana cara tekhnis pengembaliannya. Apakah ini harus ditindaklanjuti apa tidak,” tukasnya. (dan)