Itda Minta Kaji Ulang SK Pemecatan Perawat RSUD Cianjur

RADARCIANJUR.com -Inspektorat Daerah (Itda) Kabupaten Cianjur meminta RSUD Sayang Cianjur, mengkaji ulang mengenai surat keputusan (SK) pemecatan perawat RSUD Sayang, Rismayanti. Pasalnya yang bersangkutan tidak terbukti menjadi anggota atau pengurus partai politik (parpol).

Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Itda Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani mengatakan, pihaknya memberikan rekomendasi kepada RSUD Cianjur untuk mengkaji ulang SK pemberhentian meskipun dari segi hukum sesuai dengan peraturan.

“Dari segi hukum acara ketika dia memberhentikan itu sudah sesuai dengan Perbup 28 2019 tanpa melalui tahapan teguran. Langsung saja diberhentikan, itu diperbolehkan,” ujarnya.

Dari segi substansi, perawat RSUD Sayang Cianjur yang dipecat dengan alasan menjadi anggota partai politik itu tidak terbukti. Hal ini berdasarkan keterangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur.

Dari segi substansi, hukum materil bahwa yang bersangkutan diberhentikan karena terlibat partai politik atau pengurus partai politik. Berdasarkan surat keterangan KPU, yang bersangkutan tidak terdaftar. Oleh karena itu kita merekomendasikan untuk mengaji ulang SK tersebut,” ungkapnya.

Lanjutnya, pihak Itda Kabupaten Cianjur hanya memberikan rekomendasi yang selanjutnya ditindaklanjuti pihak RSUD Sayang. “Tergantung pihak rumah sakit karena kewenangannya di rumah sakit. Kita hanya merekomendasikan. Katanya sedang dianalisis oleh kuasa hukumnya,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur, Isnaeni menegaskan tiga hal dalam persoalan ini. Hal itu mengingat Rismayanti tidak terbukti menjadi anggota parpol.

“Pertama, Inspektorat harus selesaikan persoalan ini sampai tuntas. Kedua, RSUD harus menjalankan rekomendasi dari Inspektorat. Ketiga, kalau memang mereka tidak bisa menuntaskan, harus menempuh jalur hukum,” jelasnya.

Ia mebambahkan, pihaknya mengacu pada Itda Cianjur karena tidak memiliki wewenang melakukan pemeriksaan. Jika RSUD Sayang Cianjur tak bisa menjalankan rekomendasi, maka harus menempuh jalur hukum. “Karena kalau dimusyawarahkan hasilnya itu aja,” tutupnya.(kim)