Lawan Rentenir Kedok Koperasi, Ibu-ibu dan LSM Gempa Geruduk DPRD Cianjur

TUNTUT KEADILAN: Ratusan ibu-ibu memenuhi Jalan KH Abdullah Bin Nuh untuk berujuk rasa mengenai keberadaan rentenir yang meresahkan. (Foto Hakim Radar Cianjur)

RADARCIANJUR.com – LSM Gerakan Muslim Penyelamat Akidah (Gempa) bersama dengan ratusan ibu-ibu melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Cianjur, Rabu (5/8). Dalam aksinya, massa yang lebih didominasi oleh ibu-ibu ini menuntut tindakan sejumlah rentenir yang melakukan penagihan dengan keras dan membebankan bunga yang begitu besar, terlebih di masa pandemi saat ini.

Massa yang berkumpul mengakibatkan Jalan KH Abdullah Bin Nuh ditutup, bahkan Jalan Pangeran Hidayatullah pun turut terkena imbasnya.

Ketua DPW Gempa Jawa Barat, Haidar mengatakan, seharusnya di tengah pandemi Covid-19 lembaga keuangan tidak menanggih tunggakan atau hutang baik secara paksa maupun dengan kekerasan, terlebih setelah pemerintah melakukan penetapan.

“Tapi, ternyata di lapangan tidak seperti itu. Akhirnya sudah ekonomi sulit, dituntut untuk bayar utang sesegera mungkin malah dengan bunga yang sangat tinggi,” ujarnya.

Pihaknya pun melakukan aksi berdasarkan fakta dilapangan dengan melakukan pemeriksaan ke beberapa pelaku rentenir yang diduga tidak memiliki legalitas yang jelas, sehingga hal tersebut membuat keresahan di tengah masyarakat.

Lanjutnya, rata-rata masyarakat tidak memiliki niatan untuk meminjam, akan tetapi ditawarkan oleh para rentenir tersebut.

“Jadi ke sini kami meminta solusi supaya masyarakat terbebas dari utang piutang dengan rentenir,” paparnya.

Ia mengungkapkan, bunga yang diberikan kepada masyakat pun bisa mencapai 100 persen. Seperti, masyarakat yang meminjam satu juta namun mendapatkan potongan Rp300 ribu dan harus mengembalikan sebesar satu juta tiga ratus.

“Misal pinjam satu juta, ada yang dipotong Rp300 ribu itu harus bayar satu juta tiga ratus,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur, Diki Ismail menjelaskan, langkah awal yang akan dilakukan yakni akan mengundang Dinas Koperasi, Perdagangan, UKM dan Industri untuk mendapatkan penjelasan.

“Menanyakan apakah koperasi yang berjalan itu dibawah naungan Indag. Kalau tidak itu ranah kepolisian karena bisa disebut izin bodong,” jelasnya.

Ia menambahkan, perihal bunga yang dibebankan kepada masyarakat, dirinya berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur turut ambil peran dalam menangani masalah yang sudah lama dikeluhkan oleh masyarakat ini.

“Minimal Pemkab membentuk satgas. Minimal melindungi secara hukum, kalau uutang itu wajib dibayar. Minimal untuk melindungi jika ada penagihan paksa. Minimal pemerintah hadir dan kerjasama dengan kepolisian,” tutupnya. (kim)