Ikut Deklarasi Bacabup, Camat dan Lurah di Cianjur Langgar Netralitas ASN

RADARCIANJUR.com – Dua orang ASN yang menjabat sebagai lurah dan camat di Kabupaten Cianjur yang telah mengikuti deklarasi dukungan kepada bakal calon Bupati dan wakil bupati, dinyatakan Bawaslu telah melakukan pelanggaran Pemilu.

Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Cianjur, Tatang Sumarna, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Bawaslu Kabupaten Cianjur mengadakan rapat pleno, Kamis (6/8/2020). Selanjutnya hasil pleno itu akan diteruskan ke Komisi ASN melalui Bawaslu Jabar.

“Kami melaksanakan rapat pleno tadi pagi pukul 10.00 WIB. Hasilnya lurah dan camat tersebut memenuhi unsur pelanggaran, hasil rapat pleno ini akan kami teruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat,” ujar Tatang di kantor Bawaslu Cianjur, kepada RADARCIANJUR.com Kamis (6/8/2020).

Tatang mengatakan, selain ke komisi ASN Bawaslu Cianjur juga meneruskan hasil rapat pleno ke pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur melalui Inspektorat Daerah.

Menurut Tatang, pleno pelanggaran dilakukan berdasarkan temuan adanya dua orang, ASN yang telah mengikuti deklarasi dukungan kepada bakal calon Bupati dan wakil bupati.

“Peristiwanya ada warga di kelurahan melakukan deklarasi dukungan terhadap bakal pasangan calon. Dukungan tersebut dihadiri oleh camat dan lurah,” katanya.

Tatang mengatakan, lurah dan camat telah tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas.

Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa Etika terhadap diri sendiri meliputi : menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

“Terhadap Temuan Nomor 02/TM/PB/KAB/13.15/VIII/2020 Tanggal 1 Agustus 2020, Bawaslu Kabupaten Cianjur meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat serta meneruskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur,” pungkasnya. (dil)