Jelang Pilkada Serentak 2020, KNPI Cianjur Jangan Dibubuhi Politik

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Cianjur, Muhammad Riksa Iman Pribadi

RADARCIANJUR.com – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Cianjur, Muhammad Riksa Iman Pribadi menegaskan kepada para anggotanya agar tetap mengambil sikap independen dan netral di Pilkada Cianjur 2020. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan peraturan organisasi KNPI.

“Bahwa KNPI itu bersifat independen dan aktif. Artinya secara keorganisasian itu independen. Tetapi secara pengurus personal itu berhak menentukan sikap politik masing-masing, selama tidak membawa wadah KNPI,” katanya kepada radarcianjur.com, usai Rapat kerja (Raker) kesatu DPK Cipanas, di Aula Desa Sindanglaya, Sabtu (8/8/2020).

Adapun personal hari ini yang ikut serta aktif di dalam pilkada maupun di tataran panitia penyelenggara, bahkan di tim pemenangan para calon Pilkada, kata Riksa, berharap tujuan kedepannya pasca 9 Desember nanti, demi kemajuan sektor kepemudaan di Kabupaten Cianjur.

“Kami KNPI Kabupaten Cianjur memiliki harapan bahwa KNPI itu bisa mendorong bagaimana caranya Cianjur itu menjadi kabupaten yang layak dan diberikan ruang strategis untuk bisa mengambil kebijakan dan berperan serta dalam pembangunan, termasuk sektor pendidikan, pariwisata, dan kesehatannya,” tuturnya.

Pihaknya berharap, kepada muspika Kecamatan di masing-masing wilayah, agar pemuda-pemuda yang tergabung dalam KNPI itu bisa diberikan ruang khusus untuk ikut serta membangun dan mengembangkan daerahnya.

“Kami juga dari KNPI bisa akan ikut mengawal berjalannya Pilkada yang aman damai dan adil. Artinya di sini kawan-kawan kami pun harus ikut mengawal karena pelanggaran-pelanggaran itu secara umum pasti ada,” ujarnya.

Selain itu, Riksa menambahkan, Pilkada di Kabupaten Cianjur ini mankala ada pelanggaran yang terlihat dan terbukti, pihaknya berharap kepada panitia Pemilu khususnya di tingkat kecamatan, untuk bisa menindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (dan)