Bansos PKH Tak Boleh Digunakan Beli Kuota Internet Anak Sekolah

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Pepen Nazaruddin. Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Pepen Nazaruddin menyebut, bahwa bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) itu tidak bisa digunakan untuk membeli kuota internet anak sekolah dan belajar daring.

“Jadi dari PKH itu peruntukannya tidak bisa digunakan untuk membeli kuota. Semuanya ada porsi masing-masing,” ujar Pepen kepada wartawan, saat ditemui dalam acara sosialisasi dan koordinasi, di Ballroom Hotel Le Eminence Cipanas, Kamis (27/8/2020).

Adapun berbagai bantuan di sekolah, tegas Pepen, pasti dilengkapi oleh kementerian terkait. Dalam hal ini Kemendikbud. Termasuk seluruh kementerian itu intinya adalah untuk saling melengkapi.

“Sekarang kan ada peruntukannya untuk kuota dari Kemendikbud. Jadi jangan sampai double anggaran. Misalnya kalau Kemendikbud sudah menganggarkan pembelian kuota internet, Kemensos khususnya PKH, hanya akan melengkapi saja. Karena tujuan PKH itu kan salah satunya memastikan anak untuk bisa sekolah,” kata Pepen.

Selain itu, Pepen menjelaskan, pengajuan penerima manfaat PKH secara nasional di masa pandemi ini bertambah. Dari 92 juta menjadi 10 juta per tahun targetnya.

“Nah target perluasan itu akhirnya berimbas juga salah satunya ke Kabupaten Cianjur. Tapi di sisi lain, banyak juga saya melihat yang akhirnya mau lepas dari anggota PKH karena sudah mampu dan memiliki penghasilan yang lebih layak,” ujarnya.

“Jadi kami sangat bersyukur di tengah pandemi Covid-19 ini justru sebagian anggota PKH yang lebih mampu bisa memotivasi untuk berdikari seperti saat ini yang ikut graduasi,” sambungnya.

Dalam perluasan ini, pertimbangan yang dilakukan Kemensos adalah dari jumlah penduduk yang miskinnya, kemudian juga tentu perhatian dari kepala daerahnya, seperti juga yang dilakukan Kabupaten Cianjur yang dinilai cukup bagus.

“Bentuk perhatian yang dibuktikan itu sudah disampaikan pak Bupati. Seperti insentif untuk pendamping dan berbagai cara lain untuk merangsang agar para KPM bisa mandiri dengan diberikan modal usaha,” katanya. (dan)