Penyaluran Program BPNT Dinilai Bermasalah, Pemkab Cianjur Kembali Didemo

PROTES: Sejumlah massa yang berjumlah kurang lebih 20 orang mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur untuk bertemu Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman mengenai permasalahan BPNT. (Foto Hakim Radar Cianjur).

RADARCIANJUR.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi Cianjur menggeruduk Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur untuk melakukan aksi unjuk rasa mengenai program sembako yakni Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) yang diduga menjadi ajang praktek korupsi.

Pada orasinya, Koordinator Aksi, Tirta Wijaya mengungkapkan bahwa pihaknya mendapatkan temuan adanya indikasi pelanggaran pada penyaluran bantuan tersebut dan dugaan adanya program yang dimonopoli demi kepentingan politik. Selain itu, adanya suplier yang meraup keuntungan secara tidak wajar.

“Kita menuntut kepada pak Plt Bupati Cianjur untuk buka suara terkait permasalah BPNT ini. Kita datang bukan karena adanya kepentingan pribadi, melainkan ini kepentingan rakyat,” ujarnya dalam orasi.

Lanjutnya, aksi tersebut pun bertujuan sebagai upaya kritik membangun agar terlaksananya good goverment atau tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dapa memberikan keadilan bagi masyarakat kecil.

Pihaknya pun meminta agar berhenti melakukan monopoli e-warung yang terindikasi dijadikan sebagai alat politik, membukarkan forum koordinator e-warung, mengganti suplier BPNT se-Kabupaten Cianjur dengan pedagang lokal atau UMKM sehingga dapat mengurangi pengangguran di Cianjur dan mengganti TKSK yang turut melakukan monopoli program BPNT dengan membuka e-warung.

“Jika ini tidak didengar, minggu depan kami akan membawa massa lebih banyak dan juga membawa para KPM yang menjadi korban,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur, Amad Mutawali mengatakan, jika terdapah hal-hal yang menyalahi akan dievaluasi berdasarkan laporan-laporan dan pengaduan.

“Ini akan menjadi evaluasi bagi kita terutama yang menyalahi aturan. Sementara mengenai adanya program ini disangkut pautkan dengan politik, yang jelas saya tidak punya kepentingan politik. Karena ini program dari pusat dari dulu, kalau dipolitisir juga siapa yang mempolitisir,” ungkapnya.

Jika ada temuan mengenai kolektif atau potongan tidak sesuai, akan ditindak tegas. Pasalnya, penyebaran program bantuan ini pun turut dipantau oleh Satgas Pangan yang terdiri dari TNI dan Polri.

“Tentunya kita tindak tegas, ini kan dipantau juga oleh Satgas Pangan yang di dalamnya ada unsur TNI dan Polri,” tutupnya. (kim)