Ombudsman Soroti Bangunan Liar di Puncak, Wabup : Banyak Milik Petinggi Negara

RADARCIANJUR.com-Sejumlah bangunan tak berizin di kawasan Puncak kembali menjadi perhatian pemerintah pusat untuk segera ada penertiban.

Hal itu mencuat setelah Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan hasil pemeriksaan terkait dengan tata kelola Kampung Arab di kawasan tersebut.

Selain belum terdapat data yang pasti mengenai jumlah imigran di Kampung Arab Cisarua, menurut anggota Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala, ada dugaan penyelundupan hukum.

”Tanah atau aset yang dijadikan tempat usaha, khususnya vila, diduga dimiliki orang asing dan dikelola penduduk lokal,” kata Adrianus Meliala.

Adrianus menegaskan, secara administratif nama yang tertera di sertifikat adalah nama penduduk lokal. Namun, pemilik sebenarnya adalah WNA.

Sementara itu, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan blak-blakan menyebutkan banyak bangunan tak berizin di kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, milik petinggi negara. Sehingga, pihaknya mengalami kendala dalam menertibkannya.

”Saya tinggal di Puncak sudah lama dari kecil. Yang memerintahkan (penertiban) orang pemerintah pusat tetapi yang punya tanah orang pusat. Mending kalau tidak punya jabatan strategis,” kata Iwan Setiawan seperti dilansir dari Antara di Cibibong, Kabupaten Bogor, Selasa (8/9/2020).

Jika pemerintah pusat menginginkan penertiban secara masif di wilayah selatan Kabupaten Bogor, menurut dia, Pemkab Bogor membutuhkan bantuan berupa dukungan.

”Kami minta backup dari pusat karena tahu sendiri di Puncak itu seksi banget. Petinggi, mantan petinggi, punya bangunan tak berizin. Kalau dibongkar bagaimana. Harus semua sama, jangan sampai pilih-pilih,” kata Iwan Setiawan.

(jpg/may)