Marwan Desak Pemerintah Gratiskan Vaksin untuk Masyarakat Kurang Mampu

KEBUT PENELITIAN: Petugas laboratorium di Universitas Chulalongkom, Thailand, menunjukkan kandidat vaksin Covid-19 yang siap diujicobakan pada monyet. (ANTONOV/AFP)

RADARCIANJUR.com-Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar meminta agar pemerintah melalui BUMN bisa memberikan vaksin Covid-19 secara gratis kepada masyarakat. Terutama bagi kalangan yang secara ekonomi kurang mampu.

Menurutnya, pemberian vaksin Covid-19 secara gratis itu tidak hanya kepada masyarakat yang terdaftar BPJS Kesehatan, melainkan juga kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal dan kurang mampu.

“Bagi masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi harus diberikan secara gratis. Tidak hanya yang masuk BPSJ kesehatan, tapi juga kepada BPJS ketenagakerjaan, penerima Bansos, BLT (bantuan langsung tunai), tukang gorengan dan ojol juga,” kata Marwan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Bio Farma, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/9).

Pemberian vaksin Covid-19 secara gratis kepada masyarakat kurang mampu, kata Marwan, sebagai bukti bahwa negara hadir di tengah-tengah pandemi. Jangan sampai rakyat harus dibebankan dengan pembelian vaksin agara dirinya bisa selamat dari virus Korona.

“Itu membuktikan bahwa negara harus hadir di saat pandemi ini. Sekali lagi ini soal keberpihakan kepada masyarakat yang kurang beruntung,” kata Marwan.

Lebih lanjut, Marwan juga menuturkan, pemerintah harus transparan soal validitas vaksin ini karena menyangkut keselamatan masyarakat. “Lebih baik, kalau ada masalah harus transparan dan harus diumumkan kepada publik,” katanya.

Di samping itu, lanjut Marwan, BUMN farmasi juga harus mengantisipasi kapasitas produksi vaksin tersebut. Menurutnya, BUMN Farmasi perlu menggandeng perusahaan farmasi raksasa untuk mentransfer teknologi.

“BUMN farmasi harus menggandeng perusahaan raksasa dunia untuk atau transfer teknologi, sekaligus transfer ilmu pengetahuan, sehingga perusahaan BUMN farmasi kita siap secara SDM. Jadi kita bisa mempersiapkan investasi bidang kesehatan,” pungkas mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu.

(jawapos)