Serikat Pekerja Geruduk Pemkab Cianjur Meminta Keadilan

ORASI: Puluhan buruh yang tergabung dalam DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) menuntut keadilan atas tujuh rekannyanyang di-PHK sepihak oleh salah satu perusahaan. (Foto Hakim Radar Cianjur)

RADARCIANJUR.com– Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur didatangi puluhan buruh yang tergabung DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Cianjur untuk melakukan unjuk rasa. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan agar Pemkab Cianjur bisa menindak perusahaan Mitra Priangan Persada yang tidak memenuhi hak pekerja.

Unjuk rasa tersebut pun berlangsung hingga adanya audiensi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Cianjur serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Cianjur. Akan tetapi, kedua lembaga tersebut hanya diwakilkan karena satu dan lain hal. Bahkan, pihak perusahaan pun tidak hadir pada saat audiensi digelar. Padahal surat telah dilayangkan sejak jauh-jauh hari.

Ketua DPC SPN Kabupaten Cianjur, Hendra Malik mengaku kecewa dengan audiensi yang dilakukan saat ini. Dirinya pun mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur terlebih Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman.

“Audiensi kali ini sangat kecewa sekali kepada pemerintah kabupaten cianjur terlebih kepada BUpati kabupaten cianjur dengan bannernya buruh harus sejahtera dan merdeka tapi nyatanya nol besar, yang terjadi sekarang adalah buruh hidup sengsara dan melarat,” ujarnya.

Pihaknya bersama massa aksi akan menunggu hingga pukul 17.00 WIB sampai Pemkab Cianjur bisa memberikan solusi terbaik bagi semua pihak.

“Karena sudah jelas union busting itu hukumnya pidana,” tegasnya.

Lanjutnya, perusahaan tersebut diindikasikan anti serikat pekerja. Ia pun menilai hal itu melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Ia pun mengaku telah beberapa kali berkomunikasi dengan pihak perusahaan, namun tidak ada tanggapan.

“Kita sudah komunikasi beberapa kali, kita sudah jalankan sesuai alur tahapan bahkan kita sebelum aksi melayangkan surat beberapa kali ke disnaker tapi nyatanya terpaksa harus aksi karena tidak ada tanggapan,” jelasnya.

Saat ini, ada tujuh pekerja yang di-PHK secara sepihak karena menjadi pengurus serikat pekerja. Ia pun berharap ketujuh pekerja tersebut bisa kembali bekerja dan menerima upah.

“Saya berharap temen-temen yang sekarang diphk sepihak karena berserikat dipekerjakan kembali dan upahnya dibayar selama mereka tidak bekerja,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kabupaten Cianjur, Heri Suparjo mengatakan, unjuk rasa tersebut biasa saja dan tidak persoalan substantif. Ia pun menyebut, pihaknya telah memfasiltiasi pihak pekerja.

“Mereka aja yang tidak puas, menggugat ke pengadilan ayo kan mekanismenya sudah ada, difasilitasi kan sudah,” paparnya.

Mengenai persoalan pemecatan karena bergabung ke serikat kerja, ia menegaskan mekanismenya sudah diatur dan bisa dilakukan pembuktian di pengadilan hubungan industrial.

“Kan mekanisme itu ada diatur di pengadilan hubungan industrial, buktikan saja, perusahaan juga punya aturan main, yang jelas kita sudah fasilitasi,” tutupnya. (kim)