Siapkan Hotel untuk Pasien Covid-19

RADARCIANJUR.com-DKI Jakarta hari ini Senin (14/9/2020) mulai memberlakukan PSBB Total secara ketat untuk menekan penyebaran Covid-19. Namun, kebijakan tersebut tak diikuti daerah-daerah penyangga di sekitarnya.

Kota Bogor misalnya, tidak akan mengikuti langkah DKI Jakarta menerapkan PSBB total. Pemkot Bogor memilih menerapkan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas atau PSBMK, hingga 14 hari ke depan.

Berbeda dengan pembatasan sebelumnya, PSBMK teranyar, akan mengatur lebih detil tentang aturan jam malam.

“Besok (hari ini) akan kami putuskan, perpanjangan PSBMK seperti apa. Termasuk konsep jam malam. Akan ada langkah yang lebih detail,” ujar Wali Kota Bogor Bima Arya kepada Radar Bogor.

Seperti diketahui, berbeda dengan PSBB yang membatasi aktivitas secara besar-besaran, PSBMK lebih menekankan pembatasan di level RW dan pengaturan aktivitas unit usaha.

Bagi unit usaha seperti pusat perbelanjaan, restoran, toko modern dan sejenisnya tetap diperbolehkan buka hingga pukul 18.00 WIB.

Sementara untuk aktivitas warga, kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan tidak boleh dilakukan di atas pukul 21.00 WIB.

Bima menjelaskan penerapan PSBMK tahap kedua nanti, akan disesuaikan dengan kebijakan DKI Jakarta yang menerapkan PSBB total. Menurut Bima, ada beberapa hal yang perlu diantisipasi ketika DKI Jakarta menerapkan PSBB total.

Pertama, dengan ditutupnya rumah makan, restoran dan tempat wisata dan work form home (WFH) maka secara otomatis akan semakin banyak pergerakan orang dari Jakarta ke Bogor.

Dengan begitu, Pemkot Bogor harus melakukan antisipasi dan kajian bagi warga Jakarta yang berkunjung ke Kota Bogor. Baik saat hari biasa dan pada akhir pekan.

“Bogor tidak melakukan PSBB tetapi Insya Allah akan ada pengetatan di sektor yang berpotensi terjadi kerumunan,” beber Bima.

DKI Jakarta sambung Bima, juga membatasi kegiatan di hotel seperti Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Tentunya sebagian besar aktivitas itu akan beralih ke Kota Bogor karena kebijakan PSBM tetap memberikan kesempatan untuk aktivitas perekonomian.

Karenanya, Pemkot Bogor akan melakukan penguatan dalam pengawasan protokol kesehatan sebagai strategi Kota Bogor dalam menangani pandemi Covid-19.

“Kami juga akan mengundang tokoh agama, Ikatan Dokter Indonesia, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan sejumlah tokoh lainnya untuk merumuskan konsep PSBMK Kota Bogor,” imbuh dia.

Terkait mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19 di Kota Hujan, Bima mengaku tengah berkomunikasi dengan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir perihal rencana Kota Bogor menyiapkan hotel untuk dijadikan tempat isolasi bagi pasien positif Covid-19.

“Hotel ini masih dalam tahap komunikasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Bogor,” ungkap dia.

Hotel sebagai tempat isolasi sekaligus merespon pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta yang melarang melakukan isolasi mandiri. Sejauh ini, Pemkot Bogor terus berupaya untuk menambah ruang isolasi bagi pasien terpapar.

Salah satunya menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Lido, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor untuk digunakan sebagai tempat isolasi pasien terkonfirmasi tanpa gejala.

“Bogor sudah menandatangani MoU dengan BNN di Lido lagi finalisasi untuk administrasinya, segera OTG (orang tanpa gejala) di Lido semua,” ucap Bima.

Terpisah, Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranata mengatakan, regulasi penguatan jam malam akan dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 110 tahun 2020 tentang PSBMK. Regulasi PSBMK adalah turunan dari kebijakan PSBM Provinsi Jabar dan disempurnakan berdasarkan kearifan lokal Kota Bogor.

“Sampai saat ini sekitar 157 kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19 telah dikeluarkan Pemkot Bogor untuk memperkuat tugas dan fungsi Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor,” pungkasnya.

(ded/c)