Tiga Komisioner Panwas Sukaluyu Terancam Kena Sanksi

Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur Usep Agus Zawari

RADARCIANJUR.com – Tiga orang komisioner Panwas Sukaluyu, terancam mendapat sanksi pelanggaran kode etik.

Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur Usep Agus Zawari mengatakan, hasil pleno yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Cianjur, mendapat kesimpulan bahwa ada dugaan pelanggaran kode etik yang dalakukan oleh Panwascam Sukaluyu.

“Pleno tadi hasilnya, kita jadikan temuan dugaan pelanggaran kode etik bagi Panwascam Sukaluyu,” kata Usep kepada RADARCIANJUR.com Kamisi (17/9/2020)

Usep mengatakan, selanjutnya Bawaslu akan melakukan proses penanganan sesuai dengan peraturan Bawaslu.

“Penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang waktunya itu 14 hari kedepan,” ujar Usep

Usep mengatakan, setelah dilakukan penanganan 14 hari akan diketahui bahwa tiga orang komosioner Panwascam Sukaluyu terbukti atau tidaknya melakukan pelanggaran kode etik.

“Kalau memang nanti terbukti ada dua pilihan sanksi, yaitu sanksi teguran, dan jika pelanggaranya cukup berat maka yang diterimanya adalah sanksi pemecatan,” kata Usep

Diberitakan sebelumnya, Plt Camat Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Dadan Miharja diduga menjadi korban pemerasan yang diduga dilakukan oknum Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) setempat, setelah diketahui ada keberpihakan kepada bakal calon bupati Cianjur.

Oknum panwas tersebut mengacam akan melaporkan kasus tersebut kepada Bawaslu Cianjur jika Dadan Miharja tidak bisa memenuhi keinginannya.

Merasa takut dengan ancaman itu, Dadan Miharja terpaksa menyerahkan sejumlah uang kepada oknum Panwas Sukaluyu.

Plt Camat Sukaluyu mengatakan pihaknya dituduh mendukung Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman yang juga bakal calon bupati pada Pilkada serentak 2020.

“Padahal kegiatan yang saya hadiri saat itu, masih belum masuk pada tahapan Pilkada serentak 2020.Kapasitas saya menghadiri acara yang itu, karena ada Plt Bupati yang sekaligus pimpinan saya di pemerintahan,” kata Plt Camat Sukaluyu, Dadan Miharja, saat dihubungi wartawan, Rabu (9/9/2020).

Dadan mengatakan, dirinya sempat mempertanyakan pelanggaran tahapan Pilkada mana yang dinilai melanggar. Namun, oknum Panwascam Sukaluyu itu tetap bersikukuh, jika dirinya melakukan pelanggaran.

“Saya dituding melanggar PP 53, sementara kegiatan yang saya hadiri itu, Jumat (28/8/2020) dan tahapan pendaftaran Pilkada baru di mulai Jumat (4/9/2020),” katanya.

Dadan mengaku kecewa atas ulah yang dilakukan oknum Panwascam Sukaluyu itu.

“Seharusnya jika memang saya melakukan pelanggaran, tindak saja. Awalnya memang saya tidak akan memberikan, tapi oknum tersebut terus memaksa agar saya menuruti permintaan mereka,” ujarnya. (dil)