Supplier Beras Harus Diberikan Sanksi Tegas

Warga menunjukan butiran plastik yang tercampur dalam karung beras bantuan pemerintah. Foto : Hakim/Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman segera melakukan aksi setelah ditemukannya butiran plastik di beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sukaratu Kecamatan Bojongpicung beberapa waktu lalu. Bahkan dirinya langsung menggelar rapat dengan para supplier yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan, supplier yang bersangkutan mengaku bahwa telah melakukan hal yang baik sesuai dengan prosedur yang ada.

“Tapi kenyataannya seperti itu. Bukti menyatakan gitu,” ujarnya kepada RADARCIANJUR.com melalui sambungan telepon.

Lanjutnya, KPM berhak memilih beras yang mau dibelinya. Mau beras yang bagus, sedang atau pun beras dengan kualitas yang tidak bagus.

“KPM itu punya uang, KPM membeli beras, suka-suka dong mau yang bagus yang jelek. Kalau saya misalkan ingin beras yang bagus, ya sedikit. Kalau mau yang banyak, ya kualitasnya juga beda. Harganya yang menyesuaikan. Banyaknya tergantung kualitas,” jepasnya.

Selain itu, menanggapi adanya komoditi yang dijual tanpa ada di dalam pedum, ia menyebut sedang menunggu hasil rekomendasi Kementerian Sosial (Kemensos). Terkait adanya unsur kesengajaan dalam temuan beras plastik ini, ia mengaku belum bisa menduga-duga.

“Saya belum bisa menduga-duga nanti hasil dari Polres. Sekali lagi, KPM bisa memilih e warung mana saja,” terangnya.

Sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Peduli Cianjur (Himpec) meminta kepada Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman segera menindak tegas oknum Instansi terkait serta Supplier, yang mencampur beras BPNT dengan butiran plastik.

Ketua umum Himpec, Sandi Suryadi Kusumah, mengatakan Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) merupakan program yang memberikan secercah harapan bagi masyarakat di masa pandemi seperti saat ini.

“Dengan adanya oknum yang mencampuri beras dengan plastik membuat program ini tercoreng,” paparnya.

Menurutnya, kasus ini jelas sangat merugikan masyarakat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena dapat mengancam kesehatan mereka. Selain itu, adanya kasus ini pun bisa mencoreng pihak-pihak terkait dalam program BPNT.

Oleh karena itu kejadian ini harus segera ditindaklanjuti oleh Bupati Cianjur. Sehingga, tidak ada lagi kejadian yang sama dalam program bansos yang lain.

“Menindak tegas oknum yang bermain dalam program ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam pelaksanaan program sembako. Dengan merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Maka sanksi yang dikenakan berupa sanksi administratif ataupun sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan apabila pelanggaran dilakukan oleh e-Warong, maka Bank penyalur berhak mencabut izin penyaluran manfaat dan melaporkannya kepada Pemda.

“Maka dari itu, segera tindak lanjut oknum tersebut dan angkat bicara untuk mengklarifikasi kepada publik agar masyarakat tetap terjaga kondusifitasnya,” tutupnya. (kim)