Pilkada Serentak Berpotensi Gunakan Kekuasaan Birokrat

Koordinator divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur, Hadi Dzikri Nur. Foto: Dokumentasi

RADARCIANJUR.com – Koordinator divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur, Hadi Dzikri Nur menilai, beberapa calon yang mengikuti kontestasi Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak ini berpotensi memaksimalkan energi birokrat.

“Mungkin disitu salah satunya yang kemudian rentan juga bagi penyelenggara untuk berbuat tidak profesional. Jadi atas penilaian Bawaslu Republik Indonesia, kami di Bawaslu Cianjur menjadi motivasi tersendiri untuk melakukan dan membuktikan bahwa kerawanan di Cianjur khususnya hanya potensi saja,” tutur Hadi kepada wartawan, Sabtu (26/9/2020).

Meski begitu, pihaknya tetap berharap, di Cianjur ini tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan atau pelanggaran dalam kontestasi pesta rakyat ini.

“Jadi kategori sosial itu karena di Cianjur ada beberapa paslon yang punya potensi mengerahkan sumber daya bukan birokratnya, yang kemudian menimbulkan godaan terhadap penyelenggara untuk bersikap tidak profesional,” katanya.

Menurut Hadi, pelanggaran seperti politik uang itu mungkin bisa saja terjadi. Namun, masalah konteks sosial yang variabelnya paslonnya itu berpotensi mengerahkan energi kekuasaan birokrat, itu sudah jelas sangsinya di pasal 71 dan 72.

“Kalau saya tidak salah, pejabat tidak boleh mengambil tindakan atau sikap yang menguntungkan atau merugikan bagi paslon lain. Dengan sanksi pidana, bisa kurungan atau denda,” jelasnya.

Termasuk, kata Hadi, dalam situasi pandemic Covid-19 seperti ini, Bawaslu memiliki tugas tambahan. Dimana jika paslon tidak memenuhi protokol kesehatan, itu bisa dibubarkan.

“Adanya teguran atau sanksi yang melanggar, kita lihat setelah ada bukti kegiatan, bukti foto atau videon kegiatan yang berindikasi melanggar,” pungkasnya. (dan)