Pra Penetapan Pemilih Tetap, PPK Lakukan Uji Publik DPS

PENGUMUMAN: Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pacet menyampaikan pengumuman dan uji publik daftar pemilih sementara (DPS) Senin (28/9/2020). Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pacet menyampaikan pengumuman dan uji publik daftar pemilih sementara (DPS) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, di kantor PPK Pacet, Senin (28/9/2020).

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pacet, Muhamad Ramdani mengatakan, tahapan ini dilakukan PPK untuk menguji kualitas DPS yang nantinya masuk ke tahapan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).

“Kita memberikan ruang kepada seluruh stakeholder termasuk dari setiap tim pasangan calon dalam Pilkada ini untuk berkoordinasi mengenai DPS,” ujar Dani begitu ia sering disapa kepada radarcianjur.com, Senin (28/9).

Adapun daftar pemilih sementara (DPS) yang telah terdata di PPK Pacet yakni sebanyak 35.665 pemilih laki-laki, dan 33.322 pemilih perempuan.

“Jadi jumlah total DPS yang ada di Kecamatan Pacet sebanyak 68.987,” tambahnya.

Mengenai daftar pemilih sementara ini, Dhani berharap, di kemudian hari ketika sudah menjadi daftar pemilih tetap, mudah-mudahan tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang berat. Karena di dalam setiap pemilu yang menjadi persoalannya itu adalah daftar pemilih.

“Jadi salah satu suksesnya pemilihan itu bisa dilihat dari daftar pemilih sementara yang benar,” katanya.

Selain itu, Dani menyebutkan, ada sebanyak 216 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di tujuh desa di Kecamatan Pacet. Termasuk, lanjut Dani, pihaknya telah melakukan pengumuman dan menempelkan daftar pemilih sementara di tempat-tempat strategis yang bisa dilihat oleh masyarakat.

“Kami tempelkan di tiap desa atau di tiap panitia kelurahan (PPS), juga ditempel di setiap TPS atau pos ronda di setiap wilayah yang ada di tujuh desa itu sebagai salah satu bentuk sosialisasi kami bagi para pemilih,” ujarnya.

Masih kata Dani, dengan adanya uji publik ini pihaknya berharap masukan-masukan dari semua stakeholder termasuk tim kampanye pasangan calon, bisa ikut berperan aktif mempertanyakan warga mana yang sudah mempunyai hak pilih dan terdaftar atau tidak.

“Jadi KPU juga sebetulnya sudah mengeluarkan aplikasi yang bernama ‘Lindungi Hak Pilih’, maka dari itu semua masyarakat sudah bisa mengecek sendiri melalui aplikasi tersebut mana yang sudah terdaftar sebagai pemilih atau tidak,” tukasnya. (dan)