Kuantitas Anggota Bawaslu Terbatas, Pengamat Meminta Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dimaksimalkan

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Suryakencana Cianjur, Dedi Mulyadi

RADARCIANJUR.com – Masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 26 September hingga 5 Desember atau sebanyak 71 hari.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten menyebut, kampanye Pilkada kali ini diharapkan akan lebih banyak dilakukan secara daring dan menggunakan media sosial.

Terkait hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Suryakencana (Unsur) Cianjur, Dedi Mulyadi menilai, yang menjadi catatan terhadap penyelenggara khususnya Bawaslu, terkait jumlah atau kuantitas anggota Bawaslu. Mulai dari tingkat Kecamatan, Desa itu cukup terbatas.

“Jadi tidak berbanding lurus dengan area yang harus diawasi. Kalau kita bicara dalam konteks pelaksanaan Pemilu, ada 60 kegiatan di dalam pilkada ini yang kemudian butuh pengawasan Bawaslu,” kata Dedi.

Sementara, lanjut Dedi, secara kuantitas bahwa suhu politik di tingkat kabupaten, hingga Kecamatan dan desa, keterbatasan ini yang kemudian juga menjadi problem dan pengawasan. Tetapi di sisi regulasi atau peraturan Bawaslu, menang sudah digaiden bahwa Bawaslu boleh mempergunakan pengawasan melalui partisipasi masyarakat.

“Jadi butuh pemaknaan yang luas, bahwa Bawaslu dalam pengawasan Pilkada ini, harus membuka keran pengawasan kepada masyarakat melalui media sosial, yang nantinya siapapun melihat kecurangan dari para kontestan, akan bisa menyalurkannya kembali ke Bawaslu,” terangnya.

Menurut Dedi, hal ini perlu dicoba untuk melakukan pengawasan dengan cara partisipatif masyarakat yang memang masih belum di explore secara maksimal. Sehingga harus betul-betul disiapkan secara baik dan matang.

“Intinya bagi masyarakat ada semacam wadah untuk sama-sama mengawasi pelaksanaan Pilkada khususnya kampanye ini di media sosial,” katanya. (dan)