Demo di Gedung DPRD Cianjur : Omnibus Law Rugikan Buruh

MULAI BERKUMPUL: Pekerja buruh dari berbagai pabrik melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Cianjur untuk menolak UU Omnibuslaw Ciptaker. (Foto: Hakim Radar Cianjur)

RADARCIANJUR.com – Ribuan buruh Cianjur berunjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Selasa (6/10/2020). Pada aksinya ribuan buruh tersebut menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law.

Aksi ini unjukrasa ini dilakukan atas kesepakatan kelompok buruh dan mereka bersatu dengan satu tujuan menuntut agar dibatalkannya Undang-Undang Omnibus Law.

Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Selain itu, aksi ini juga menyebabkan arus lalu lintas di jalan Abdulah Bin Nuh ditutup total.

Seorang perwakilan SPSI yang berada di atas mobil komando, Restu Dwi, mengatakan aksi dilakukan untuk menolak undang-undang cipta kerja yang baru disahkan.

Ia mengatakan, omnibus law hanya akan merugikan buruh karena menghapus upah minimum yaitu UMK dan UMSK dan memberlakukan upah per jam di bawah upah minimum. Selain itu, mengurangi nilai pesangon dengan menghilangkan uang penggantian hak dan mengurangi uang penghargaan masa kerja, penggunaan buruh outsorcing dan buruh kontrak seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan

“Waktu kerja yang eksploitatif dan menghapus beberapa jenis hak cuti buruh serta menghapus hak upah saat cuti,” katanya

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur Heri Suparjo mengatakan, aksi yang dilakukan buruh terkait regulasi kebijakan yang dibuat oleh DPRRI.

“Pada aksi ini tidak ada tuntutan ke Dinas Tenaga Kerja,” kata Heri.

Heri mengatakan, Undang-Undang Omnibus Law, telah ditetapkan dan tinggal menunggu waktu selama 30 hari untuk ditandatangani Presiden.

“Kalau pun Presiden tidak menandatangani itu dianggap sudah berlaku,” ujar Heri

Lanjut Heri, jika buruh ada yang kurang pas dengan Undang-Undang Omnibus Law bisa diyudisial rivew ke MA.

“Buruh bisa tempuh jalur hukum,” pungkasnya. (dil)