Fraksi Partai Demokrat dan PKS Cianjur Temui Pengunjuk Rasa

MULAI BERKUMPUL: Pekerja buruh dari berbagai pabrik melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Cianjur untuk menolak UU Omnibuslaw Ciptaker. (Foto: Hakim Radar Cianjur)

RADARCIANJUR.com- Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Buruh Cianjur yakni menolak UU Cipta Kerja atau Omnibuslaw di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur akhirnya dipertemukan denfan perwakilan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cianjur.

Salah seorang perwakilan pimpinan Aliansi Buruh Cianjur, Hendra Malik mengatakan, aksi ini merupakan gerakan penolakan terhadap pemerintah dan DPR RI. Aksi ini dilakukan secara nasional dari tanggal 6, 7, dan 8 Oktober 2020.

“Aksi ini merupakan bukti perlawanan bahwa buruh di semua daerah, bahwa Buruh Indonesia menolak dengan ditetapkannya omnibus Law. Karena disitu akan menyengsarakan dan merugikan buruh yang sedang bekerja bahkan mungkin generasi penerusnya anak dan cucunya,” ujarnya.

Namun, ia menyesalkan hanya bisa bisa bertemu dengan dua fraksi. Ia mengungkapkan pihaknya ingin bertemu dengan semua fraksi.

“Mungkin yang lainnya takut atau gimana atau mungkin karena memang mendukung sehingga yang bisa hadir cuma dua,” terangnya.

Lanjutnya, untuk aksi mogok kerja pada, Rabu (07/10) dilakukan di perusahaan masing-masing. Sementara, pada Kamis (08/10) mereka akan beraksi di Jakarta.

“Kita akan paksa semua dewan harus setuju bahwa di Kabupaten Cianjur semua partai menolak ditetapkannya omnibus Law,” ungkapnya.

Sampai saat ini para perwakilan Aliansi Buruh Cianjur tengah menunggu surat penolakan di Kantor DPRD Cianjur. Apabila seluruh fraksi tidak menandatangani, maka akan menyatakan mosi tidak percaya.

“Bahkan kita akan umumkan ke semua buruh di Kabupaten Cianjur ke depan kita harus benar-benar selektif dalam memilih wakil rakyat partai mana yang benar-benar membela kepentingan buruh atau kepentingan rakyat Indonesia,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Cianjur, Deni Aditya mengatakan, prinsip seluruh kader Demokrat itu sama. Pihaknya menolak penetapan RUU Cipta Kerja. Ia pun menyinggung kejadian walk out saat Rapat paripurna di DPR RI.

“Sudah jelas satu menit pun kita tidak diberi waktu untuk memperkuat dan membela rakyat pada waktu itu sehingga kami langsung walk out. Dan sudah diinstruksikan oleh ketua umum kami bahwa kita akan terus berjuang bersama para pekerja dan para buruh untuk memperjuangkan hak-haknya,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya akan berjuang melobi ke fraksi yang lain. Ia berharap fraksi lain di luar Demokrat dan PKS bisa terketuk harinya untuk ikut menolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

“Jangan sampai saudara kita buruh yang sudah kecil semakin ditindas jangan sampai hak-hak mereka memperjuangkan keluarganya semakin hilang Kita akan perjuangkan apa yang menjadi hak mereka,” tegasnya.

Di sisi lain, Anggota Fraksi PKS DPRD Cianjur, Sinta Dewi mengungkapkan hal senada, PKS baik pusat maupun daerah tetap satu komando.

“Ketika di pusat menolak kami pun di daerah langsung menolak semua kita terus akan memperjuangkan omnibus Law ini agar di bisa ditunda atau dibatalkan sehingga apa yang menjadi keinginan buruh diperhatikan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan tetap komitmen berdiri dengan rakyat sampai kapanpun. Walaupun hanya dengan dua fraksi, atau bahkan hanya dengan satu fraksi sekalipun.

“Pasti kalau di kabupaten kita akan komunikasi dengan fraksi-fraksi lain sebenarnya ketua DPRD juga Tadi sudah mau menemui tapi memang penemu inginnya dari PKS dan Demokrat Insyaallah dengan yang lain. Kalau prediksi kita belum tahu karena masing-masing memiliki keputusan masing-masing karena ini fraksi bukan pribadi,” tegasnya. (kim)