Petani Semakin Terpuruk, Pupuk Subsidi di Cianjur Hampir Langka

PETANI SAYURAN: Salah seorang petani sayuran di wilayah Kecamatan Cipanas. Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Para petani di Kabupaten Cianjur mengeluhkan ketersediaan pupuk bersubsidi kini terbilang langka. Sejumlah kios dan warung penyedia pupuk sudah hampir jarang terlihat karena pasokan dari distributor dibatasi.

Ujang (40), petani di Kecamatan Cipanas ini mengelukan pupuk subsidi yang susah dicari. Bahkan di kios-kios yang biasa ia beli sudah jarang ada.

“Sudah beberapa Minggu ini pupuk subsidi jarang sekali ada di kios-kios. Yang ada malah pupuk non-subsidi dengan dihargai mencapai Rp 7 ribu lebih per kilogram,” kata Ujang, Kamis (9/10/2020).

Menurutnya, hal tersebut jelas sangat memberatkan para petani, terutama petani penggarap yang tak memiliki lahan sendiri, alias kerja di orang lain. Padahal selama ini para petani khususnya yang sekedar penggarap lebih mengandalkan pupuk subsidi.

“Bingung pak, pupuk subsidi yang sudah jarang ini mau sampai kapan. Kalaupun ada, hanya sebagian petani yang bisa mendapatkan, tapi sebagian besarnya justru kesulitan,” katanya.

Hal senada dikatakan Busyol (32), petani asal Desa Sindanglaya. Menurutnya, sebagian para petani mengeluh karena pembelian pupuk yang dipersulit. Sebab harus membeli pupuk dengan cara menggunakan kartu yang dikeluarkan Dinas Pertanian. Namun, kartu itu justru tak mudah mendapatkannya.

“Padahal kita ini masih dalam masa pandemi Covid-19, tapi ko’ petani malah diperdaya. Kami berharap baik pemerintah maupun wakil rakyat harus betul-betul memperhatikan hal tersebut,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Cianjur, Mamad Nano mengatakan, sebelum adanya kekurangan pasokan pupuk subsidi di pasaran, kronologisnya bahwa pupuk tersebut pengusulannya dimulai dari kelompok tani, dituangkan dalam Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) penerimaan pupuk subsidi dan kartu tani, dan diusulkan atau dikolektifkan se-kabupaten ke tingkat provinsi dan berakhir ke tingkat pemerintah pusat.

“Adapun yang punya kebijakan merealisasikan sebagian atau seluruhnya mekanisme penyaluran pupuk itu adalah Kementerian Pertanian dan menteri Keuangan,” jelasnya kepada radarcianjur.com, belum lama ini.

Meski begitu, pihaknya telah berupaya secepatnya supaya pasokan tersebut bisa lancar dan kembali normal.

“Mudah-mudahan usulan kita dari pemerintah segera terealisasi karena sudah memasuki musim hujan dan musim tanam,” katanya (dan)