Alokasi Dana Desa di Cianjur Harus Jelas

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa barat, Mulyana. Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa barat, Mulyana mengingatkan bahwa Dana Desa (DD) harus dikelola secara baik, dan akuntabel. Dalam pengalokasiannya pun mesti sesuai aturan. Termasuk dalam pengalokasian bantuan langsung tunai (BLT) di masa pandemi saat ini.

“Jadi pengalokasiannya mesti jelas. Apalagi di masa pandemi. Jangan sampai keliru antara anggaran pembangunan maupun untuk free bantuan langsung tunai,” ujar Mulyana kepada radarcianjur.com usai monitoring dan evaluasi implementasi siskeudes dan juga pengelolaan dana desa, di aula Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas, Selasa (13/10/2020).

Termasuk, kata Mulyana, dana yang ketika masih tersedia di pemerintah desa, diharapkan bisa dialokasikan kembali untuk bantuan langsung tunai BLT tahap berikutnya setelah bulan terakhir kemarin dibagikan.

“Karena dana desa ini sifatnya terbatas untuk penyediaan BLT, jadi tergantung kondisi keuangan desa itu sendiri. Karena yang tahu kondisi keuangan desa, adalah para kepala desa yang bersangkutan,” tuturnya.

Meski begitu, pihaknya juga mengingatkan, jika pemdes tidak bisa menyediakan BLT desa untuk tahap berikutnya yakni tahap tujuh, delapan, dan sembilan nanti, harus ada alasan yang jelas dan sesuai aturan.

“Jadi misalnya apakah memang program pembangunan desa yang 70% nya terganggu menjadi tidak efektif, silahkan dipertimbangkan kembali oleh desa-desa yang bersangkutan untuk dialokasikan sesuai kebutuhan,” katanya.

Termasuk, kata Mulyana, hal-hal yang mengarah kepada tindak pelanggaran pengalokasian dana desa pun pihaknya telah mewanti-wanti. Karena harus jelas dikemukakan supaya tidak kena sanksi.

“Karena kalau tidak menyediakan dana desa untuk BLT yang tepat dan sesuai sasaran, akan ada sanksi hukum khusus bagi desa bersangkutan yang memang terbukti melanggar,” katanya.

“Tapi saya optimis, Insya Allah di desa-desa di Kabupaten Cianjur ini karena sudah banyak yang kawal, baik oleh KPK, BPK, termasuk kepolisian, dan masyarakat, maka kelihatannya untuk pengalokasian di Cianjur sudah sesuai dengan harapan,” sambungnya

Meski begitu, kata Mulyana, jangan terlalu terlena dengan apa yang telah dilaksanakan oleh masing-masing desa. Ketika dicermati khusus di Kabupaten Cianjur ini masih ada yang terjadi double penerima BLT dana desa.

“Jadi dari provinsi Jawa Barat pun ada penilaian secara umum untuk kinerja desa-desa yang ada di kabupaten ini. Tapi kita harapkan bukan masalah penilaiannya, tapi program di desa untuk penanganan covid ini bisa berjalan secara baik dan efektif,” pungkasnya. (dan)