SPN Kabupaten Cianjur Tuntut Pemda Cianjur Keluarkan Hak Normatif Pekerja

MINTA KEADILAN: SPN Kabupaten Cianjur inginkan Pemda Cianjur mengeluarkan surat normatif untuk hak pekerja di Cianjur. (Foto Hakim Radar Cianjur)

RADARCIANJUR.com – Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Cianjur melakukan pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cianjur, Rabu (14/10).

Di pertemuan tersebut, SPN Kabupaten Cianjur meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cianjur untuk mengeluarkan surat keputusan yakni seluruh perusahaan di Kabupaten Cianjur wajib mengeluarkan hak normatif untuk pekerja.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Cianjur, Hendra Malik mengatakan, dari hasil pertemuan yang dilakukan di Bale Praja tersebut menurutnya sangat disayangkan.

“Pada intinya pertemuan kami hari ini sangat luar biasa dan sayangnya pemerintah juga DPRD dan para pengusaha belum bisa mendengar dari pada apa yang menjadi aspirasi dari para pekerja,” ujarnya.

Pihaknya, berharap dengan pertemuan tersebut bisa meminimalisir hal-hal yang nantinya akan menimbulkan hubungan industrial, tapi sayangnya tetap pada pendirian masing-masing.

“Tadi kami meminta kepada pemerintah untuk tegas mengeluarkan surat keputusan yang bunyinya seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Cianjur, wajib mengeluarkan hak normatif untuk pekerja,” paparnya.

Ia melanjutkan, ketika ada perusahaan yang tidak melaksanakan hak normatif atau melanggar hak normatif, maka sanksinya sudah jelas diatur dalam undang-undang tersebut.

“Kedepannya kita akan terus kawal normatif pekerja ini karena satu-satunya jaring pengaman para pekerja di kabupaten Cianajur khususnya pra pekerja,” tegasnya.

Sementara terkait penolakan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, pihaknya akan terus menyuarakan penolakan. Bahkan, rencananya akan melakukan aksi ke Jakarta.

“Omnibus Law kita akan terus suarakan penolakan bahkan kita juga masih melakukan perlawanan baik di provinsi ataupun di pusat. Bahkan kita juga rencana akan menyusul ke Jakarta untuk melakukan aksi penolakan Omnibus Law,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan mengungkapkan bahwa dari kedua belah pihak akan melakukan secara normatif saja.

“Kan tadi sudah dibilang juga dari ke dua belah pihak kita akan secara normatif saja. Karena poin-poinnya sudah jelas juga dari Apindo sudah melayangkan yang sebaik-baiknya, cuman kan dari pihak buruh juga tidak menerima secara penuh,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, untuk langkah ke depannya akan terus mengawal dan akan melakukan pertemuan sekali dalam satu bulan.

“Langkah ke depannya kita kawal saja, kan ada pertemuan juga nanti tidak hanya ini saja, tadi kata pak Pjs Bupati juga bakal ada pertemuan satu bulan sekali,” tutupnya. (kim)