Badan Pengawas Sebut Pengelolaan Dana Desa di Cianjur Masih Kurang

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa barat, Mulyana. Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Terkait dengan pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Cianjur, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa barat, Mulyana mengungkapkan, bahwa ada beberapa hal yang harus terus diperbaiki oleh masing-masing pemerintah desa, salah satunya adalah berita acara atau administrasi pemberkasan penggunaan DD.

“Jadi sebenarnya masalah secara global di Cianjur untuk penyaluran dan pencairan dana desa itu masih ada kekurangan terkait kelengkapan berkas dari masing-masing desa,” kata Mulyana kepada radarcianjur.com, di Cipanas kemarin.

Mulyana mencontohkan, kaitan kekurangan yang disebutkan tadi, yakni dalam membangun infrastruktur, seperti fisik jalan. Bahwa ada beberapa administrasi atau berkas yang masih belum lengkap.

“Yang sering terjadi kebanyakan ya itu tadi, fisiknya sudah beres, tapi berita acaranya belum dibuat,” katanya.

Meski begitu, pihaknya tetap berharap, langkah pembinaan baik dari kecamatan hingga ke Dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) sendiri mesti sering ditekankan. Agar para Pemdes bisa melakukan pengelolaan dana desa lebih bagus dan maksimal.

“Kami melihat bahwa Cianjur ini sudah masuk penilaian yang cukup bagus. Namun tetap kita harus sama-sama membina desa agar kedepan lebih baik dan meningkat lagi,” katanya.

Sementara itu, Pjs. Bupati Cianjur H. Dudi Sudradjat Abdurachim, menyampaikan bahwa hukum mengawal pembangunan untuk menjadi baik bukan mempersusah pembangunan.

“Pemerintah desa jangan main main dengan penganggaran yang sudah di tetapkan peruntukannya,” ujar Dudi.

Termasuk, kedatangan tim BPKP Provinsi Jawa Barat itu adalah untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa di Kabupaten Cianjur, sehingga diharapkan pengelolaan dana desa yang dikelola pihak pemerintah desa bisa dilakukan secara cepat, tepat dan terpadu.

“Dalam pelaksanaannya setiap saat proses penyaluran yang dilakukan harus adanya konsep pendampingan. Sehingga dapat terpantau prosesi penyaluran dana desa di kabupaten Cianjur secara baik,” ungkapnya. (dan)