Bawaslu Sebut Beberapa Dugaan Pelanggaran Pilkada, Ini Penjelasannya

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur, Tatang Sumarna. Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur, Tatang Sumarna menyebut, ada beberapa pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) yang sudah menyampaikan laporan hasil pengawasan terkait dugaan pelanggaran yang sedang diproses serta dilakukan penelusuran oleh pihaknya.

“Jadi ada laporan hasil pengawasan di kecamatan Cikadu, terkait dugaan netralitas ASN, yang mengomentari salah satu postingan Facebook dengan mendukung atau mengajak untuk memilih salah satu pasangan calon dalam Pilkada ini,” ungkap Tatang kepada radarcianjur.com.

Selain itu, Tatang menuturkan, yang kedua dari laporan yang diterima pihaknya adalah hasil pengawasan dari panwas Kecamatan Cijati terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan kampanye, yang kini sudah menjadi temuan dan tengah diproses.

“Lima hari kedepan nanti mudah-mudahan sudah ada hasilnya, apakah penyelenggaraan itu terbukti melanggar kode etik atau tidak. Kalau terbukti nanti kita akan melanjutkan dan diteruskan ke tingkat selanjutnya,” kata Tatang.

Sejauh ini, lanjut Tatang, yang telah masuk temuan dan sedang ditangani, didominasi oleh dugaan pelanggaran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Adapun tindak lanjutnya kini sudah kita rekomendasikan ke komisi ASN untuk diberikan sanksi,” katanya.

Lebih lanjut, kata Tatang, perkara yang sudah rekomendasi dari Komisi ASN, dan telah turun ke pemerintah daerah, selanjutnya tinggal eksekusi dari Pemerintah daerah itu sendiri.

“Karena kalau untuk netralitas ASN dikembalikan ke undang-undang ASN yang mengatur tentang kode etik dan perilaku ASN,” jelasnya.

Termasuk ujar Tatang, mekanismenya pun di kelola oleh instansi yang menangani tentang pelanggaran itu. “Jadi itu di luar kewenangan Bawaslu,” tambahnya.

Meskipun aparatur sipil negara atau PNS secara politik mempunyai hak memilih dan dipilih, namun pihaknya sangat mengimbau dan mengingatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa ASN dalam pelaksanaan proses pemilihan ini harus netral, tidak boleh berpihak kepada siapa pun.

“Menyatakan memilih dan tidak memilih nanti hanya dinyatakan di dalam TPS. Tidak dinyatakan di dalam bentuk media lain. Apalagi pernyataan yang mengarah keberpihakan kepada salah satu pasangan calon Pilkada.

“Jadi nanti keberpihakannya untuk ASN itu dituangkan di dalam TPS. Hak politiknya diekspresikan di dalam TPS tidak diekspresikan dalam media yang lain,” tegasnya. (dan)