Puluhan Agen Perubahan Dibimtek

BIMTEK: Kemensos RI melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Linjamsos) saat Bimtek puluhan agen perubahan reformasi birokrasi. Foto: Dadan Suherman Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com -Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Linjamsos), gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) penguatan agen perubahan ‘Reformasi Birokrasi’, di Ballroom Hotel Le Eminence Cipanas, Cianjur, Selasa (20/10).

Direktur Jenderal Linjamsos Kemensos RI, Pepen Nazaruddin menyampaikan jika bimbingan teknis agen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi ini mengusung tema ‘Penguatan Agen Perubahan, Wujudkan SDM Unggul Yang Adaptif’.

Keberadaan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi tidak hanya sekedar tuntutan kebutuhan organisasi tetapi sudah merupakan kebutuhan bagi semua pihak. Begitu pula dengan Agen Perubahan di Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial.

“Ini akan menjadi role model dalam integritas dan kinerja serta menularkan semangat positif pada pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan memegang teguh empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika serta asas nilai-nilai Kementerian Sosial yang humanis, adaptif, dedikatif, Inklusif, dan Responsif,” kata Pepen.

Kehadiran agen perubahan ini diharapkan dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi yang pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar. Tujuanya agar sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan organisasi, ketatalaksanaan atau business process dan sumber daya manusia aparatur.

“Keberhasilan Agen Perubahan ini sebagai ujung tombak menuju revolusi mental yang juga merupakan salah satu wujud keberhasilan reformasi birokrasi berlandaskan pada PERMENPAN RB NO 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan,” paparnya.

Lanjut Pepen, dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan profesional, diharapkan memberi dampak yang signifikan terhadap tata kelola organisasi Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Dengan begitu, visi Presiden RI Joko Widodo untuk mewujudkan pemerintah berkelas dunia di tahun 2025 akan bisa tercapai. “Kita ketahui bersama reformasi birokrasi pada hakekatnya adalah perubahan mendasar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan SDM aparatur yang bersih, akuntabel, dan kapabel,” tuturnya.(dan)