Camat Wanti-wanti ASN di Cipanas ‘Haram’ Jika Tak Netral

Camat Cipanas melaksanakan sosialisasi netralitas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para kepala desa se Kecamatan Cipanas, Rabu (4/11/2020). Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Pemerintah Kecamatan Cipanas melaksanakan sosialisasi netralitas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para kepala desa se Kecamatan Cipanas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Desember 2020, yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan, Rabu (4/11/2020).

Camat Cipanas, Latip Ridwan mengatakan, kegiatan sosialisasi kepada para kepala desa ini merupakan bentuk tindaklanjut dari rapat koordinasi (rakor) di tingkat kabupaten yang disampaikan kembali kepada para ASN baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun aparatur desa atau non PNS di wilayah Kecamatan Cipanas.

“Ini merupakan suatu bentuk memperlihatkan kepada seluruh masyarakat Cipanas dan partai-partai pendukung dalam Pilkada ini bahwa kami itu betul-betul netral,” ujarnya kepada radarcianjur.com, Rabu (4/11).

Dengan melakukan sosialisasi ini, Latip berharap, sosialisasi ini menjadikan satu awal sukses Pilkada. Termasuk tidak ada lagi isu yang tidak benar, hingga kecemburuan bahwa ASN itu tidak netral.

“Kami mendorong kepada semua ASN PNS dan non PNS di Kecamatan Cipanas agar betul-betul bisa netral,” katanya.

Lebih lanjut, Latip mengimbau kepada para Kades yang mengikuti sosialisasi ini agar bisa ditindaklanjuti dan mensosialisasikan kembali kepada perangkat desanya masing-masing yang ada di Kecamatan Cipanas.

“Kita ini harus diposisikan sebagai profesional, tidak boleh keberpihakan atau menguntungkan paslon yang lain,” tegasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panwaslu Kecamatan Cipanas, serta seluruh ASN dan Kepala Desa se-Kecamatan Cipanas.

Sementara itu, Salah seorang Komisioner Divisi Panitia Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Cipanas, Sopyana menyebut bahwa, ketentuan netralitas ASN telah jelas tercantum dalam undang-undang dan peraturan lainnya.

“Jadi asas netralitas dalam penjelasan pasal 2 huruf F undang-undang 5 tahun 2014 tentang ASN pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan serta partai politik termasuk yang terkandung dalam pasal 9 ayat 2 undang-undang 5 tahun 2014 pun jelas ada tentang ASN,” terangnya.

Termasuk, kata dia, bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copy kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, sesuai peraturan perundang-undangan pasal 4 angka 14 PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

“Jadi setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil nya,” jelasnya.

Selain itu, disebutkan juga bahwa para ASN dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, dan dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap paslon yang menjadi peserta pemilu.

“Setiap PNS dilarang menanggapi mendukung sebagai tanda setuju pendapat dengan memberikan like love retweet atau komen di media sosial,” tambahnya. (dan)