Pemkab Cianjur Setujui Puncak II, Tapi…

PARAH: Kondisi jalan Jalur Puncak II kian hari makin mengenaskan. Sementara, kondisi jalan yang sudah dicor saat ini samakin rusak dan tak terawat.

RADARCIANJUR.com – Jalur Puncak II atau Jalur Poros Tengah Timur (PTT) yang akan menghubungkan antara Tol Jagorawi dengan Jalan Raya Transyog yang digadang-gadang menjadi jalan alternatif mengatasi kemacetan Jalan Raya Puncak hingga Cianjur, kini tengah digeber kembali.

Namun saat ini, hanya Kabupaten Bogor yang terlihat serius untuk pembukaan jalur tersebut. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu, Bupati Bogor, Ade Yasin melakukan pemantauan.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur belum melakukan pemantauan maupun meninjau lokasi. Meski demikian, Pemkab Cianjur mendukung pembukaan jalur tersebut.

“Kalau pun harus jadi, kita pun siap. Karena kita pun harus antisipasi, meskipun semua diatur oleh Pusat,” ujar Pjs Bupati Cianjur, Dudi Sudrajat.

Lanjutnya, meski semua anggaran pembangunan dari pusat, namun anggaran detail engineering design (DED) dikeluarkan oleh daerah salah satunya Kabupaten Cianjur.

“Anggaran dari pusat, tapi bagian kitanya rancangan awalnya dari kita. Tadinya tahun depan, tapi karena ditahan kita tidak berlanjut. Tetap kita antisipasi kalau jadi, penanganan alternatif lain sudah kita siapkan di PUPR,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menjelaskan, pembukaan Jalur Puncak II sudah ditangani pemerintah pusat. Meskipun lokasinya berada di Jawa Barat.

“Ini sudah menjadi masalah pemerintah pusat, bukan hanya Pemprov Jawa Barat. Karena memang lokasinya di Jawa Barat, tapi tidak terlibat. Semua keputusannya ada di Pemerintah Pusat, pada prinsipnya Pemprov Jabar mendukung,” ungkapnya.

Lanjutnya, jika Jalur Puncak II jadi untuk dilaksanakan, dirinya meminta kepada masyarakat untuk tidak menyulitkan dalam pembebasan lahan. Bahkan, ia menggambarkan dengan yang terjadi di Sumedang mengenai pembangunan Jalan Tol Cisundau.

“Kalau jadi, saya meminta kepada masyarakat dalam pembebasan lahan harus ada pengertian. Jangan sampai seperti kasus pembangunan jalan tol di Sumedang. Cisundau sampai saat ini belum selesai,” paparnya. (kim)