Surat Suara Ditambah Atau Dikurangi, Penyelenggara Terancam Dipidana

Komisioner Bawaslu Kabupaten Cianjur Hadi Dzikri Nur

RADARCIANJUR.com – Penyelenggara Pemilu terancam kena sanksi pidana jika surat suara pemilih dikurangi atau ditambah dari jumlah 2,5 persen dari jumlah yang ada.

Komisioner Bawaslu Cianjur Divisi Pengawasan, Hadi Dzikrinur mengatakan, jika surat suara lebih atau kurang maka ancaman pidana sesuai undang-undang menantu penyelenggara pemilu. Penyelenggara bisa kena hukuman 37 bukan dan denda Rp 7,5 miliar jika terbukti mengurangi atau menambah jumlah surat suara.

“Saat ini Bawaslu konsentrasi terhadap tahapan proses pengawasan pengadaan distribusi logistik. Pengawasan melekat dengan tujuan agar KPU melakukan tugas sesuai aturan,” ujar Komisioner Bawaslu Cianjur Divisi Pengawasan, Hadi Dzikrinur di kantor Bawaslu Jalan KH Abdulah Bin Nuh, Kamis (5/11/2020).

Hadi mengatakan, pengawasan dilakukan secara melekat agar semua logistik tepat jumlah, tepat spesifikasi, dan tepat waktu.

“Adapun yang dibutuhkan adalah kotak suara di TPS sebanyak 4.968 kotak suara dan di PPK atau tingkat kecamatan sebanyak 5.160 kotak suara,” katanya.

Hadi mengatakan, untuk keperluan bilik suara pemilihan bupati dan wakil bupati Cianjur tiga per TPS jadi kebutuhan bilik suara sebanyak 14.904 bilik suara.

Ia mengatakan, logistik selanjutnya adalah surat suara. Logistik ini sangat penting karena untuk menyalurkan hak politik pemilih.

“Surat suara merupakan logistik vital untuk menyalurkan hak politik, berdasarkan ketentuan KPU harus mempersiapkan jumlah berdasarkan DPT ditambah 2,5 persen ditambah 2000 untuk PSU, total keseluruhan 1.674.756+2000 untuk PSU,” kata Hadi.

Ia mengatakan, jika penyelenggara dalam hal ini KPU proses pelaksanaan pengadaannya tidak sesuai melaksanakan pencetakan suara, maka akan terancam pidana.

Ia mengingatkan kembali surat suara harus sesuai UU bahwa jumlah surat suara yang dicetak sesuai DPT ditambah 2,5 persen dan 2.000 untuk pemungutan suara ulang.

“Dalam pengadaan ini jika tak sesuai ada ancaman pidana penyelenggara pemilu dilarang mengubah, kalau terbukti bisa kena kurungan 37 bulan dan denda Rp 7,5 miliar. Jadi pada intinya tak boleh dilebihkan dan tak boleh dikurangi,” katanya.(dil)