Awas Pilkada Jadi Celah Timbulnya Korupsi

Pilkada 2020

RADARCIANJUR.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan, pengusutan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah tetap berlangsung meski sejumlah daerah sedang melaksanakan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebab, pelaksanaan Pilkada bisa menjadi celah praktik korupsi.

“Hukum dan politik adalah dua rel yang berbeda. Politik Pilkada sedang berlangsung, tapi bukan berarti proses penegakan hukum tak berjalan. Jangan anggap hukum berhenti di saat pilkada. Penegakan hukum tidak akan terganggu oleh pelaksanaan Pilkada,” kata Firli, Rabu (11/11).

Berdasarkan data KPK pada Oktober 2020, tidak kurang dari 143 kepala daerah yang terdiri atas 21 gubernur serta 122 bupati dan walikota telah didakwa oleh KPK.
Pelaksanaan Pilkada, lanjut Firli, dapat menjadi pintu masuk bagi timbulnya tindak pidana korupsi oleh kepala daerah. Firli berharap, jangan sampai ketika cakada sudah terpilih sebagai pemimpin daerah, namun berujung menjadi tersangka kasus korupsi.

Karena itu, sejak awal pemilihan, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah harus mengetahui bagaimana menghindari potensi munculnya benturan kepentingan. Salah satunya, sebut Firli, benturan kepentingan dalam pendanaan pilkada.

“Survei KPK di tahun 2018 memperlihatkan adanya 82,3 persen dari calon kepala daerah yang diwawancarai mengakui adanya donatur dalam pendanaan Pilkada,” cetus Firli.

Hadirnya donatur, sambung Firli, disebabkan kebutuhan biaya Pilkada lebih besar ketimbang kemampuan harta cakada untuk mencukupi pembiayaan Pilkada. Sumbangan donatur, lanjutnya, berkonsekuensi kepada pretensi para sponsor tersebut untuk mendapatkan kemudahan perizinan menjalankan bisnis, keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnisnya.

“Hasil telaah KPK di 2018 itu juga menemukan bahwa sebagian besar cakada, atau 83,80 persen dari 198 responden, mengutarakan mereka akan memenuhi ambisi para donatur tersebut ketika dia menjabat,” ujar Firli.

Sesuai catatan survei KPK, total harta rata-rata pasangan calon adalah Rp 18,03 miliar. Padahal, berdasarkan wawancara mendalam dari survei KPK itu, disebutkan bahwa untuk bisa mengikuti tahapan Pilkada, pasangan calon di tingkat kabupaten dan kota harus memegang uang antara Rp 5-10 miliar, yang bila ingin menang idealnya musti menggenggam dana sekitar Rp 65 miliar.

“Responden dari survei KPK itu mengatakan, bahwa dana terbesar yang dikeluarkan adalah biaya untuk sosialisasi atau pertemuan 60,1 persen, biaya operasional meliputi logistik, transportasi, konsumsi, atribut, baliho, dan lain-lain 42,4 persen, biaya saksi 28,3 persen dan dana kampanye 24,4 persen,” pungkasnya.(jwp)