Buruh Cianjur Sebut Ada Hal Aneh dalam Penetapan Kenaikan UMK 2021

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com- Buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Cianjur (ABC) akan melakukan aksi unjuk rasa selama tiga hari berturut-turut mengenai kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) 2021. Pasalnya, dalam surat Keputusan Gubernur Jawa Barat dengan Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang UMK Jawa Barat 2021, Kabupaten Cianjur tidak mengalami kenaikan.

Unjuk rasa yang rencananya digelar sejak tanggal 25-27 November 2020, akan berlangsung di Pendopo Cianjur, Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Cianjur, Kantor Gubernur Jawa Barat dan Dinsnakertrans Jawa Barat.

Perwakilan Pimpinan ABC, Hendra Malik mengatakan, keputusan gubernur tersebut membuat buruh di Kabupaten Cianjur sedih dan kecewa karena UMK Cianjur 2021 tidak mengalami kenaikan.

“Ada hal aneh yang terjadi dalam penetapan keputusan kenaikan UMK 2021 untuk Kabupaten Cianjur, karena dari perjalanan alur rekomendasi tanggal 11 November 2020 merekomendasikan 0 persen. Lalu, rekomendasi tanggal 13 November 2020 merekomendasikan atas aspirasi SP/SB delapan persen,” ujarnya.

Lanjutnya, pada rekomendasi tanggal 18 November 2020 menegaskan UMK Kabupaten Cianjur naik delapan persen dan mencabut surat rekomendasi pertama dan surat rekomendasi kedua.

“Lalu, rekomendasi tanggal 20 November 2020 menegaskan untuk penetapan UMK mohon pembahasannya menggunakan rekomendasi tanggal 11 dan 13 November 2020 dan bersifat klarifikasi dan surat ini tidak di ketahui oleh dewan pengupahan provinsi dan dianggap tidak ada,” terangnya.

Ia pun melihat, dari perjalanan historis rekomendasi tersebut, seharusnya UMK Cianjur 2021 bisa naik sebesar delapan persen dari UMK 2020.

“Di sinilah Pjs Bupati Cianjur dan Disnaker Cianjur bermain-bermain strategi untuk mengecoh serikat pekerja di kabupaten Cianjur,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dari 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat, hanya Kabupaten Cianjur yang empat kali mengirim surat rekomendasi. Bahkan, surat rekomendasi yang terakhir tidak masuk dalam rapat pleno dewan pengupahan Jawa Barat.

“Seluruh pimpinan serikat pekerja se-Kabupaten Cianjur sepakat untuk menggugat melakukan perlawanan dan menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 25, 26 dan 27 November 2020 dengan masa aksi kurang lebih 17.000 orang dengan lokasi aksi Pendopo Bupati kabupaten Cianjur,” jelasnya.

Pihaknya pun mengaku telah berkomunikasi dengan berbagai organisasi buruh di tingkat Jawa Barat untuk ikut mendukung dan ikut mengirimkan peserta aksi untuk datang ke Kabupaten Cianjur.

“Kami akan menuntut, pertama, Pjs Bupati Cianjur untuk bertanggungjawab atas keresahan yang terjadi di masyarakat. Kedua, tetapkan kenaikan UMK tahun 2021 naik 8 persen dari UMK tahun 2020,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya ingin Pjs Bupati Cianjur mencabut surat Nomor 650/6087/Disnakertrans/2020 tentang klarifikasi UMK tahun 2021

“Keempat, Pjs Bupati Cianjur membuat surat kepada Gubernur Jawa Barat untuk merevisi besaran UMK Cianjur dengan kenaikan 8 persen dari UMK 2020,” tutupnya. (kim)