Premium Dihapus Tahun 2021? Harus Ada Pengganti BBM Bersubsidi Ramah Lingkungan

HARUS ADA PENGGANTI: Tahun 2021 BBM jenis Premium akan dihapuskan di setiap SPBU, pemerintah harus menyiapkan BBM ramah lingkungan namun tetap bersubsidi. (Foto Istimewa)

RADARCIANJUR.com- Di awal tahun 2021, pemerintah berencana melakukan penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Itu dikarenakan untuk menjaga lingkungan udara yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang batasan Research Octane Number (RON).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Eddy Suparno menjelaskan, penghapusan BBM Premium merupakan keniscayaan karena harus adanya peningkatan dalam BBM ramah lingkungan agar membantu membuat lingkungan menjadi lebih berkualitas.

“Sekarang kita lihat ada penurunan konsumsi bbm premium dari sekitar 24 juta kilo liter 2014 menjadi tujuh juta saja di 2017 dalam tiga tahun,” ujarnya.

Selain itu, masyarakat secara berangsur sudah beralih ke BBM dengan oktan yang lebih tinggi yaitu Pertalite dan Pertamax.

“Karena selisih harga antara premium dengan Pertamax dan Pertalite sudah didesain sehingga tidak terlalu lebar. Sehingga masyarakat berangsur pindah,” ungkapnya.

Lanjutnya, di Pulau Jawa yaitu Kabupaten Subang dan Tegal, BBM Premium sudah dihapuskan tanpa ada gejolak apapun di masyarakat.

“Memang harus disiapkan program penghapusan premium itu secara progresif secara bertahap terutama di daerah 3T, terluar, terpinggir dan terdalam itu harus progresif karena masyarakat di sana masih menggunakan minyak tanah,” terangnya.

Maka dari itu, dalam penerapan program penghapusan BBM Premium ini harus dilakukan secara selektif. Oleh karenanya program ini direncanakan diterapkan di Pulau Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).

“Satu, dilakukan bertahap tidak sekonyong-konyong hilang. Kedua, selisih harga antara premium dengan Pertalite dan Pertamax tidak terlalu lebar. Kita harus melaksanakannya dengan tetap memperhatikan daerah 3T karena daerah itu membutuhkan perlakuan khusus sehingga tidak boleh tiba-tiba hilang dari pasaran,” paparnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur, Irfan Jamil mengungkapkan, penghapusan BBM berjenis premium perlu pengkajian ulang. Pasalnya, di beberapa daerah masih dipergunakan untuk kebutuhan sebagai bahan bakar.

Selain itu, BBM yang subsidi pemerintah menjadi salah satu keringanan masyarakat terlebih dalam kondisi pandemi saat ini.

“Seharusnya pemerintah tidak memukul rata atau secara langsung penghapusan BBM premium ini, meskipun rencana ini sudah lama. Rapi jika kita melihat di beberapa daerah masih menggunakan. Karena masyarakat kalangan bawah masih berhak untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika memang ada penghapusan dengan alasan upaya menjaga lingkungan, perlu adanya pengganti dengan kualitas bagus namun disubsidi oleh pemerintah.

“Kalau memang mau diganti dengan yang lebih baik pun perlu adanya subsidi atau harga yang sama dengan premium, sehingga masyarakat tidak terbebani,” tutupnya.(kim)