Apindo Minta Gubernur Pertimbangkan Kenaikan UMK Cianjur

Ribuan buruh berujukrasa di gerbang Pendopo Cianjur. Foto Fadilah Munajat/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Cianjur meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar mempertimbangkan rekomendasi kenaikan UMK sebesar 6,51 persen.

Ketua Apindo Cianjur Atat Sutardi mengatakan UMK di Cianjur akan berdampak negatif terhadap dunia usaha di Kabupaten Cianjur.

“Kami berharap Pak Gubernur tetap pada keputusan sebelumnya mengenai UMK di Cianjur, karena akan berdampak sekali pada dunia usaha di Cianjur,” ujar Ketua Apindo Cianjur Atat Sutardi Sabtu (28/11/2020).

Petugas gabungan mengamankan aksi unjuk rasa para buruh yang minta kenaikan UMK. Foto Fadilah Munajat/ Radar Cianjur

Atat menjelaskan, sudah jelas pada rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Cianjur mengusulkan 0 persen, tentu saja dengan pertimbangan yang matang, termasuk inflasi dan data dari BPS.

“Pada rapat pleno di Dewan Pengupahan Kabupaten sudah diwakili berbagai pihak, mulai dari Pemkab Cianjur, pengusaha, akademisi, serikat buruh, semuanya sepakat seperti yang direkomendasikan,” terangnya.

Menurut Atat pengusaha bisa menahan diri terhadap SK Gubernur Jawa Barat yang menyatakan tidak ada kenaikan UMK Cianjur, karena semuanya ini dikakukan demi menjaga musim investasi di Cianjur dimasa pandemi Covid 19.

“Dalam SK Gubernur Jabar mengenai UMK Cianjur akan dilakukan evaluasi selama enam berjalan, kalau laju usaha di Cianjur, maka bisa dinaikan upahnya,” ucapnya.

Atat memprediksi, jika Gubernur Jabar merealisasikan kenaikan 6,51 persen, makan terjadi pengurangan karyawan, investor baru tidak akan berani berimvestasi di Cianjur.

“Kalau surat edaran dan SK Gubernur Jabar bisa dirubah atas tekanan demo dan faktor politik, artinya tidak ada kepatuhan daerah terhadap instruksi di atasnya,” pungkasnya (dil)