Jelang Masa Tenang, Bawaslu Jabar Catat 173 Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan saat ditemui wartawan di salah satu hotel di daerah Pacet. Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Hingga awal Desember dan menuju masa tenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mencatat, sebanyak 173 kasus dugaan pelanggaran di delapan daerah yang menyelengarakan Pemilukada se-Jabar.

“Ada sebanyak 173 kasus. Beberapa diantaranya masih kita proses. Salah satunya masalah administratif, isu netralitas juga masih mendominasi, termasuk kaitan pelanggaran hukum lainnya,” ujar Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan saat ditemui belum lama ini di salah satu hotel di daerah Pacet.

Bahkan, lanjut Abdullah, dari seratus lebih kasus yang tercatat, kurang lebih yang sempat naik kasusnya itu ada sekitar enam dugaan perkara pidana hingga awal Desember ini.

“Mungkin satu contoh soal penanganan pelanggaran oleh Bawaslu di Jabar adalah kasus dugaan praktik money politik yang dilakukan di Indramayu, kemudian kasus netralitas kepala desa di Kabupaten Bandung,” terangnya.

Menurutnya, kasus money politik yang sudah diproses hingga divonis adalah salah satu pelanggaran yang paling disorot dalam dugaan pelanggaran Pilkada di Jawa Barat khususnya, secara umum di Indonesia.

“Sebetulnya kami sudah menginformasikan hal-hal krusial itu ke seluruh kontestan di sisa-sisa hari tenang nanti. Jangan sampai melakukan praktek yang merusak integritas Pilkada ini,” kata dia.

Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi Bawaslu Cianjur bersama Gakkumdunya yang telah berhasil mengawal dua perkara tindak pidana pelanggaran Pilkada hingga vonis.

“Sikap kita dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran itu bukan hanya ke staf dan perangkat desa saja. Tapi yang harus melakukan upaya pengawasan netralisasi ke semua unsur yang terdapat dalam aturan Pilkada,” pungkasnya. (dan)