KPK Kumpulkan Bukti untuk Terapkan Hukuman Mati kepada Mensos Juliari

Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara

RADARCIANJUR.com – Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara menjadi menteri kedua di Kabinet Indonesia Maju yang terjerat kasus korupsi setelah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Juliari masuk daftar tersangka yang diumumkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri Minggu dini hari (6/12).

Juliari harus berurusan dengan KPK lantaran diduga menerima duit haram Rp 17 miliar. Uang sebanyak itu berasal dari fee bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang dibagikan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang.

”Sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos,” ungkap Firli, seperti dilansir Jawa Pos.

Penerimaan fee oleh Juliari, lanjut dia, tercatat sudah dua kali. Periode pertama Rp 8,2 miliar. Periode kedua Rp 8,8 miliar.

Saat Firli mengumumkan tersangka dalam kasus korupsi bansos tersebut Minggu dini hari, hanya tiga tersangka yang diperlihatkan kepada awak media. Yakni, Matheus Joko Santoso, Ardian I.M., dan Harry Sidabuke.

Juliari bersama satu tersangka lain bernama Adi Wahyono tidak diperlihatkan karena sempat menjadi buron. Mereka baru diperlihatkan setelah menjalani pemeriksaan kemarin sore.

Berdasar informasi yang diterima Jawa Pos, Juliari menyerahkan diri kemarin sekitar pukul 03.00. Dia datang ke Gedung Merah Putih KPK dan langsung dibawa ke ruang penyidik. Sekitar enam jam setelah Juliari menyerahkan diri, Adi Wahyono yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos menyusul mendatangi kantor KPK. Dia tiba sekitar pukul 09.00.

Dari total lima tersangka, KPK membagi mereka menjadi dua. Yakni, tersangka penerima yang terdiri atas Juliari, Adi Wahyono, dan Matheus Joko Santoso. Dua tersangka lain, Ardian I.M. dan Harry Sidabuke, menjadi tersangka pemberi. Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, kata Firli, dijerat pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 huruf (i) Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, Juliari disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Di sisi lain, tersangka pemberi disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Tipikor. Apakah para tersangka juga akan dikenai pasal dengan ancaman hukuman mati sebagaimana pernah dinyatakan Firli? KPK perlu mendalami lebih dulu.

Firli tidak menampik pasal dengan ancaman hukuman mati memang ada dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Yakni, pasal 2 ayat (2). Namun, penyidik masih mencari tahu apakah perbuatan Juliari dan tersangka lain memenuhi unsur pelanggaran pasal tersebut. Dia ingin memastikan bahwa pihaknya benar-benar bisa membuktikan apabila menerapkan pasal itu.

”Tentu nanti kami bekerja berdasar keterangan saksi dan bukti-bukti apakah bisa masuk ke pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999,” tuturnya.

Penyidik KPK, lanjut Firli, bakal bekerja keras untuk memastikan hal itu. Sebab, kasus tersebut berkaitan erat dengan upaya penanggulangan Covid-19 di tanah air. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi berkali-kali meminta bansos terdistribusikan secara cepat dan tepat.

Para tersangka langsung ditahan selama 20 hari pertama. Mulai 6 sampai 25 Desember. Matheus Joko Santoso ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang Gedung Merah Putih, Ardian I.M. di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, dan Harry Sidabuke di Rutan KPK Cabang Kavling C1. Serupa dengan Ardian I.M., Juliari juga ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Sementara itu, Adi Wahyono mendekam di Rutan Polres Jakarta Pusat.

(dep/*)