Sosialisasi BOP di Pacet, Jangan Sampai Ada Pemotongan!

SOSIALISASI: Anggota Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka bersama Kementerian Agama menggelar sosialisasi Bantuan Operasional (BOP) Pesantren, MDT, dan TPQ. Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Diah Pitaloka mengingatkan, terkait Bantuan Operasional (BOP) Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), dan Taman Pendidikan Qur’an (TPQ) di masa Pandemi Covid-19 saat ini, jangan sampai ada yang mau dipotong.

“Yang paling penting Pesantren juga apabila ada bantuan-bantuan pemerintah, harus memperhatikan kredibilitas. Artinya laporan keuangannya juga harus bagus, jangan juga mau kalau ada pemotongan apalagi penekanan untuk dipotong,” ujar Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan itu, menggelar sosialisasi Bantuan Operasional (BOP), di Aula Pesantren Nurul Waton, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Sabtu (5/12/2020).

Dirinya pun sangat khawatir, jika memang di lapangan terbukti adanya dugaan pemotongan bantuan operasional yang memang dibutuhkan bagi lembaga pendidikan agama itu.

“Makanya dengan adanya sosialisasi ini, mereka (para penerima manfaat) harus kita sampaikan bahwa bantuan ini harus dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Diah mengatakan, peningkatan akuntabilitas keuangan juga perlu diperhatikan. Sebab, Pesantren sudah mulai memasuki menjadi lembaga formal dalam pendidikan agama saat ini.

“Undang-undang Pesantren itu salah satu yang telah mengemuka di Pemerintah pusat adalah formalitas atau legalitas yang kini telah akan segera disahkan. Jadi apabila memasuki kerangka menjadi kelembagaan formal, di dalam pendidikan harus meningkatkan manajemen termasuk bidang keuangan dan lainnya,” papar Diah.

Selain itu, Diah menyebut, yang masih menjadi PR bersama. Tapi di satu sisi pemerintah pun memperhatikan pesantren untuk bisa lebih memajukan lembaga pendidikan itu.

“Kalau diperhatikan, dana BOP Pesantren ini yang mengeluarkan kan sejak pemerintahan Pak Jokowi. Bahkan tahun ini bisa menganggarkan 2,6 triliun untuk pesantren dan lainnya,” katanya.

Diah berharap, tentunya keterbukaan laporan yang bagus serta akuntabilitas diperlukan, apabila pemerintah nanti memberikan bantuan lagi, Pesantren juga sudah sangat siap.

Termasuk, Pemerintah pun menjalankan bantuan kedepan bisa terealisasi sebaik-baiknya. Sehingga target yang diharapkan itu tercapai.

“Kami berharap, jangan sampai ada orang-orang atau oknum yang memanfaatkan atas program bantuan tersebut. Sehingga tidak tersalurkan secara baik dan tepat sasaran,” pungkasnya. (dan)