Panwascam Pacet Laporkan Dugaan Pelanggaran Pilkada Perusahaan Walet di Cipendawa

CEK TKP: Petugas gabungan antara Satpol-PP dan Panwascam Pacet cek lokasi adanya perusahaan yang beroperasi di saat pencoblosan 9 Desember. Foto: Dokumentasi For Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Panitia pengawas kecamatan (Panwascam) Pacet, Kabupaten Cianjur, telah melaporkan hasil temuan dugaan pelanggaran terhadap salah satu perusahaan sarang burung walet, yang tetap beroperasi di hari pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, kemarin.

Laporan ke tingkat Kabupaten tersebut menyusul setelah dilakukannya peninjauan langsung sebelum adanya penggerebekan oleh petugas yang berlokasi di Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Rabu (9/12/2020).

Ketua Panwascam Pacet, Farhan Muhammad Ridwan mengatakan, setelah mendapati informasi jelang penutupan pemungutan suara di TPS terdekat dengan tempat usaha walet tersebut, sebanyak lima pemilih yang terdaftar di wilayah itu belum melakukan pencoblosan.

“Katanya yang lima orang itu mereka adalah pekerja sarang burung walet. Nah pas dicek ke lokasi, saya dengan RT setempat dan petugas PKD beserta pengawas TPS, posisi gerbang tempat usaha walet itu masih digembok. Namun setelah ditunggu, ada salah seorang yang keluar. Saat ditanya, orang tersebut mengungkapkan bahwa masih banyak karyawan lain di dalam yang gak ikut nyoblos,” terangnya berdasarkan hasil di lapangan, kepada radarcianjur.com, Kamis (10/12) sore.

Kemudian, setelah diketahui adanya dugaan pelanggaran Pilkada karena masih tak meliburkan karyawannya, pihaknya menginformasikan kembali ke pemerintah Kecamatan dan termasuk berkoordinasi dengan Satpol-PP.

“Jadi kebetulan saat itu petugas Satpol-PP sedang patroli di wilayah Kecamatan Pacet, akhirnya kami bareng-bareng mengecek lagi ke lokasi. Ternyata setelah dicek betul, kondisi karyawan perusahaan sarang burung walet itu tidak diliburkan,” tuturnya.

Padahal, lanjut Farhan, sudah jelas sesuai keputusan pemerintah pusat pun, bahwa hari pemungutan suara Pilkada serentak itu harus diliburkan, bahkan menjadi libur nasional.

“Jadi jelas dalam Undang-undang pun, Pasal 182B UU No 10 tahun 2016, bahwa seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah),” jelasnya.

Selain itu, Farhan menyebut, total karyawan yang masih berada di tempat usaha itu jumlahnya sekitar 60 orang.

“Jadi memang di tempat usaha itu bukan hanya warga Pacet saja. Ada warga Cipanas, Cianjur kota, dan sekitarnya,” kata dia.

Termasuk, Farhan menambahkan, dugaan pelanggaran Pilkada tersebut bisa saja dikenakan pasal 510 undang-undang Nomor 7 tahun 2017, yang isinya, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

“Jadi setelah mengecek dan membuat hasil temuan di lapangan, kami langsung laporkan hari itu juga ke Bawaslu Kabupaten untuk ditindaklanjuti seperti apa,” pungkasnya. (dan)