Soal Kerumunan Megamendung, Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Ikut Tanggung Jawab

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Dery Ridwansah/JawaPos.com )

RADARCIANJUR.com — Gubernur Ridwan Kamil diperiksa penyidik Polda Jabar selama hampir 2 jam. Ridwan meminta Menko Polhukam Mahfud MD ikut tanggungjawab kerumunan Megamendung ini.

Ridwan Kamil diperiksa sejak pukul 09.13 WIB dan keluar dari Gedung Ditreskrimum Polda Jabar pukul 11.13 WIB.

Kepada wartawan, Ridwan Kamil menyatakan bahwa dia beropini secara pribadi.

“Kekisruhan saya nilai berlarut, awalnya ini dari Pak Mahfud (Menko Polhukam). Menjadi tafsir berbeda di masyarakat. Bahwa saat Habib Rizieq pulang boleh dijemput selama tertib dan damai boleh. Sehingga ada diskresi dari Pak Mahfud ke PSBB di Jakarta dan Jabar,” paparnya, usai pemeriksaan, Rabu (16/12).

Emil menambahkan, bahwa adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya.

“Saya kira beliau (Mahfud MD,red) harus bertanggungjawab. Dan semua punya peran yang harus diklarifikasi,” jelasnya.

Emil menambahkan, kenapa peristiwa di Bandara Soekarno Hatta, tidak diperiksa. Padahal massa yang menjemput HRS ke Bandara Soetta, malah lebih banyak.

“Sekarang di sana ada bupati saat HRS pulang yang juga banyak massanya, harusnya mengalami perlakuan hukum yang sama, ” jelasnya.

Jadi kaitan dengan pemeriksaan hari ini, itu juga jadi pertanyaan bagi Ridwan Kamil, apalagi Indonesia ini negara hukum.

“Itu pernyataan saya , ada jabatan hilang, lalu ada peristiwa yang berlanjut,” jelasnya.

Ridwan Kamil menyampaikan, kalau bicara proporsi hokum atau bicara UU, DKI Jakarta dan Jawa Barat itu berbeda.

“Di Jakarta, walikota diangkat oleh gubernur, di Jabar dipilih rakyat. Berbeda sistem UU-nya,” jelasnya.

Jadi dalam kerumunan di Megamendung ini, dengan sistem pemerintahan daerah ini, acara lokal tanggung jawab pemerintah lokal, yakni ke Bupati Bogor.

“Jika terjadi dua kondisi, baru provinsi masuk. Provinsi turun membantu, jika acara itu di perbatasan Cianjur. Baru provinsi turun,” pungkasnya.

(arf/pojoksatu)