Pemberlakuan PPKM, Semua Aktivitas Dibatasi Sampai Pukul 7 Malam

DIBATASI: Plt Bupati Cianjur Herman Suherman, Kapolres Cianjur AKBP Mochamad Rifai dan Dandim 0608/Cianjur Letkol kav. Ricky Arinuryadi turun langsung melakukan operasi yustisi di Pasar Muka dalam rangka pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

RADARCIANJUR.com – Forum Komunikasi Pimpindan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cianjur menggelar operasi gabungan besar-besaran demi menekan penyebaran dan penularan Covid-19 di Kabupaten Cianjur.

Plt Bupati Cianjur Herman Suherman, Kapolres Cianjur AKBP Mochamad Rifai, Dandim 0608/Cianjur Letkol kav. Ricky Arinuryadi, Ketua DPRD Cianjur Ganjar Ramadhan, serta pimpinan unsur lainnya turun langsung melakukan operasi yustisi.

Salah satunya digelar di Pasar Ramayana, Jalan Raya Cianjur-Bandung, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kamis (14/1).

Plt Bupati Cianjur Herman Suherman menyatakan, operasi ini digelar berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 72/KS.13/HUKHAM tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Jabar.

Surat edaran tersebut ditujukan untuk bupati/wali kota, TNI/Polri, pelaku usaha, pelaku perjalanan, dan masyarakat Jabar. “Kami ingin Cianjur steril, bisa mengurangi yang terdampak Covid-19,” ujar Herman.

Untuk itu, pihaknya saat ini melakukan sosialisai kepada masyarakat agar mematuhi aturan yang berlaku. “Sehingga masyarakat Cianjur ini bebas terhindar dari Covid-19 sekaligus mengingatkan pula di masa Adaptasi Kebiasaan Baru plus,” imbuhnya.

Sementara, Kapolres Cianjur AKBP Mochamad Rifai menyatakan, pemberlakuan PPKM di Kabupaten Cianjur dimulai dari tanggal 11 Januari sampai 25 Januari mendatang. Sepanjang rentang waktu tersebut, semua kegiatan masyarakat, terutama kegiatan perekonomian, dibatasi.

“Semua aktivitas dibatasi, harus berakhir pukul 19.00 WIB,” tegasnya.

Rifai menjelaskan, PPKM diberlakukan sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19 yang terus meningkat akhir-akhir ini. “Sasaran patroli gabungan ini menyasar pelaku usaha dengan mendatangi pasar tradisional dan perbatasan Kabupaten Cianjur dengan wilayah lain,” terangnya.

Patroli skala besar ini bertujuan untuk mengimbau masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan atau 5M. Yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas.

“Dalam pelaksanaan PPKM kita pantau melalui pos check point. Sehingga masyarakat yang melanggar protokol kesehatan langsung kita berikan teguran bahkan sanksi,” kata dia.

Selain itu, pihaknya juga akan makin mengetatkan operasi yustisi yang bersifat mobile dengan cakupan yang diperluas. “Kalau sebelumnya kan menyasar warga yang tidak memakai masker. Sekarang keramaian dan kerumunan juga disasar (dibubarkan, red),” tegas Rifai lagi.

Untuk diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor: 443/Kep.11-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Tujuh Daerah Kabupaten/Kota di Jabar Dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Ketujuh daerah tersebut yakni Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran. AKB diterapkan pada 11-25 Januari 2021.

Kepgub itu dikeluarkan agar PSBB Proposional dan AKB berjalan optimal serta mendorong kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

Dalam poin 2 disebutkan, pembatasan kegiatan masyarakat ditetapkan sesuai level kewaspadaan masing-masing daerah. Pembatasan kegiatan meliputi pengaturan kegiatan di tempat kerja dengan menerapkan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO).

Lalu, kegiatan belajar mengajar yang masih dilakukan secara daring. Sedangkan sektor esensial yang berkaitan kebutuhan pokok masyarakat dapat tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan dengan ketat. Begitu juga kegiatan konstruksi.

Pada huruf (d), diberlakukan pembatasan kegiatan dan jam operasional untuk restoran, rumah, makan, pusat perbelanjaan, dan usaha sejenis.

Sementara huruf (f), mengizinkan kegiatan ibadah di tempat ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Selanjutnya, juga memberlakukan pembatasan kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya. Terkahir, membatasi kapasitas dan jam operasional transpotasi umum.

Pada poin 5, disebutkan sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab fasilitas umum yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jabar Nomor 60 Tahun 2020.(cr1/tim)