TKSK Dinsos Cianjur : Hampir 30 Persen Keluarga PNS Dapat Bansos COVID-19

Koordinator kabupaten (Korkab) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dinas Sosial kabupaten Cianjur, Aat Atikah

RADARCIANJUR.com – Koordinator kabupaten (Korkab) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dinas Sosial kabupaten Cianjur, Aat Atikah menyebut, hampir 30 persen bantuan sosial (Bansos) di masa pandemi Covid-19 tahun kemarin hingga kini didapat oleh keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di wilayah Cipanas, Cianjur.

“Jadi karena ini masa Pandemi Covid-19, bukan hanya warga miskin saja yang dapet, bisa saja keluarga yang memang di dalam Kartu Keluarga (KK) itu terdapat PNS juga. Jadi sah-sah saja, kan pandemi ini imbasnya bukan ke satu kalangan, tapi ke semua orang,” tutur Aat Atikah saat ditemui di kantor Kecamatan Cipanas, Senin (18/1/2021).

Selain itu, ia menyebut, di tahun ini pun data bantuan sembako se-Kabupaten Cianjur mengalami penurunan dibanding tahun 2020 kemarin.

BACA JUGA : Tim Gabungan Sidak Pabrik di Cianjur, Pastikan Terapkan Prokes Covid-19

“Jika di tahun 2020 itu sekitar 200 ribu penerima manfaat, dan ditahun ini hanya 170 ribu keluarga penerima manfaat (KPM),” kata dia.

Meski ada penurunan, Aat mengatakan, proses perbaikan data KPM pun tetap dilakukan secara maksimal. Kendati tentu hal tersebut akan menimbulkan dampak tidak disalurkannya bantuan sosial kepada masyarakat yang namanya masuk dalam daftar perbaikan itu.

“Masyarakat pernah bertanya apakah setelah datanya diperbaiki keluarga tersebut masih bisa mendapatkan bantuan sosial yang selama ini mereka terima? Maka jawabannya adalah bisa iya bisa tidak,” imbuhnya.

“Jika data keluarga tersebut ternyata memang menunjukkan bahwa keluarga itu layak mendapat bantuan sosial tentunya keluarga tersebut masih mendapatkan bantuan sosial lagi,” sambungnya.

Tetapi sebaliknya, ia menjelaskan, jika ternyata data yang sudah diperbaiki menunjukkan bahwa keluarga tersebut sudah tidak layak mendapat bantuan sosial, maka bansos itu akan dihentikan.

BACA JUGA : Cianjur Akan Perpanjang Pembatasan Kerumunan

Selain itu, lanjut Aat, sebagai gantinya, keluarga miskin yang selama ini belum pernah merasakan manfaat dari bantuan sosial akan mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah.

“Memang inilah sebuah konsekuensi dari sebuah perbaikan data. Masyarakat harus paham betapa pentingnya sebuah pemutakhiran data dalam keluarganya. Jangan sampai ada perubahan data dalam keluarganya tidak tercatat dalam sistem di Disdukcapil dan DTKS,” imbuhnya.

Dirinya mengajak, mari semua pihak bisa menyikapi dengan wajar proses perbaikan data tersebut. Tidak perlu marah – marah kepada petugas karena mereka hanya menjalankan tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

“Jadilah masyarakat yang cerdas demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (dan)