Kades Se-Cianjur Curhat ke Dewan

BAHAS BANSOS: Banyaknya permasalahan bantuan sosial (bansos) dikeluhkan sejumlah kepala desa. (Foto Hakim Radar Cianjur)

RADARCIANJUR.com -Kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Cianjur melakukan audiensi ke Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur. Audiensi tersebut berkaitan dengan keluhan mengenai penyaluran bantuan sosial yang sering bermasalah.

Ketua Komisi A DPRD Cianjur, Isnaeni mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat kembali dengan Sekda dan Bappeda Cianjur untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Kita menerima keluhan dari para kades, salah satunya tugas dan wewenang kades tidak jelas terus katanya tim koordinasi (tikor) tingkat desa tapi tidak pernah dilibatkan, yang paling menarik kan persoalan e-warong bahwa harus ada surat persetujuan dari kades, tapi kalau terjadi sesuatu tidak ada koordinasi dengan kades lagi, padahal kalau ada apa-apa pasti ke kades,” ujarnya.

Selain itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur tidak hadir dalam rapat karena tidak datang. Padahal persoalan ini sangat berkaitan dengan instansi yang dipimpin Amad Mutawali itu. “Saya tadi telepon dinas sosial, katanya di jalan tapi sampai detik ini tidak hadir, karena ini ada keterkaitan dengan mereka,” ungkapnya.

Isnaeni mengapresiasi Apdesi Cianjur yang tidak menuntut banyak dalam persoalan bantuan sosial dan hanya ingin mengembalikan penyaluran sesuai pedoman umum yang berlaku dan Permensos Nomor 20 Tahun 2019.

“Karena di situ jelas, siapa tikor, tadi sempat berdebat, katanya tikor tingkat desa tapi di Permensos tidak, malah kades itu anggota tikor kecamatan ini harus diluruskan,” terangnya.

Ia berharap, persoalan penyaluran bantuan sosial ini tidak terjadi lagi. Sebab, hal ini sangat menyangkut kebutuhan masyarakat kecil yang ada di Cianjur.

“Harapan saya tidak ada lagi persoalan dari penyaluran bantuan sembako, karena kalau terjadi apa-apa yang rugi masyarakat Cianjur juga mudah-mudahan bisa terselesaikan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Apdesi Kabupaten Cianjur Beni Irawan menuturkan, tugas para kepala desa perlu diapresiasi dalam melancarkan penyaluran bantuan sembako.

“Terkait dengan BPNT ini sebetulnya koordinasi saja, jangan sampai desa tidak tahu ketika berkontrak atau melakukan MoU. Tolonglah hargai tugas para kepala desa,” jelasnya.

Menurutnya, tugas kecamatan dan TKSK itu mengkoordinasikan jangan sampai kepala desa tidak tahu terhadap persoalan yang ada di wilayahnya. “Jangan sampai kita tidak tahu, nanti ketika timbul permasalahan ini larinya juga ke desa, jadi tolong kami ajak ngobrol kenapa ini ada pengurangan,” ungkapnya.

Pihknya mengatakan, beberapa masalah dalam program sembako antara lain pengurangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ada pula kartu yang dimiliki KPM tidak memiliki saldo.

“Keluhanya ke kita, maka dari itu kita menyampaikan ke komisi A, tentunya ini domain siapa yaitu Dinsos tapi hari ini sangat disayangkan tidak hadir,” tutupnya.(kim)