Serap Aspirasi Kebencanaan, Komisi VIII DPR RI: Penanganan Bencana Perlu Sinergi

PENYERAPAN ASPIRASI: Dialog dan penyerapan aspirasi yang dihadiri beberapa Anggota Komisi VIII DPR RI, Kemensos, BNPB, BPBD, Dinsos, dan sejumlah relawan. Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Penanganan bencana alam merupakan tugas bersama. Tidak hanya pemerintah saja, melainkan lintas kementerian atau lembaga, serta masyarakat.

Hal itu terungkap dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VIII DPR RI mengenai penanggulangan bencana khususnya di kabupaten Cianjur, yang berlangsung di Dinas Sosial, Kamis (21/1/2021).

Dalam dialog dan penyerapan aspirasi tersebut, hadir langsung beberapa Anggota Komisi VIII DPR RI, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Cianjur, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan para relawan tanggung bencana Cianjur.

“Jadi karena kita sedang menyusun undang-undang kebencanaan sehingga kita menjalankan kunjungan spesifik ke wilayah kabupaten Cianjur yang dinilai kedua tertinggi di Indonesia tingkat kerawanan kebencanaannya,” kata Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Diah Pitaloka kepada radarcianjur.com, Kamis (21/1/2021).

Di Cianjur sendiri, menurut Diah, sudah cukup sering terjadi tanah longsor, pergerakan tanah dan banjir, serta gempa bumi.

“Jadi momen inilah oleh komisi VIII digunakan untuk mengecek bagaimana pola koordinasi antara satuan kerja yang memang menyangkut kebencanaan dalam hal ini BPBD, BNPB lalu Kementerian Sosial, termasuk pemerintah daerah lebih bersinergi,” ujarnya.

Sehingga, lanjutnya, masing-masing lembaga tersebut, harus memiliki interaksi, koordinasi manajemen logistik yang baik.

“Jadi dengan adanya kunkuer ini kita mendapatkan gambaran di lapangan mengenai manajemen kebencanaan, sehingga bagus sekali untuk menjadi masukan bagi poin-poin pembahasan undang-undang kebencanaan nanti,” kata dia.

Selain itu, Diah menambahkan, karena bencana itu sifatnya komprehensif, jadi perencanaan tata ruang, sumber daya manusia, termasuk stok logistiknya itu harus lebih siap.

“Jadi kelemahan-kelemahan itu harus juga dipahami secara mendasar oleh pemerintah daerahnya,” tukasnya. (dan)