Polemik Bansos di Cianjur jadi Sorotan Anggota MPR RI, Kadinsos Terancam Dicopot

SIDAK: Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai bantuan sosial yang tidak sesuai. (Foto Hakim Radar Cianjur)

RADARCIANJUR.com – Kacau dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Cianjur, juga mendapat sorotan dari Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan. Bantuan sosial seharusnya diawasi dan jangan sampai masyarakat yang dirugikan.

“Udah kemarin kita ketahui bersama terjadi penyalahgunaan dikorupsi dan sebagainya itu sangat memprihatinkan, seharusnya menggunakan momen itu untuk dilakukan penyempurnaan supaya tidak terjadi lagi masalah dalam penyaluran dan lain sebagainya, termasuk data-data diperbaiki,” kata Syarif Hasan disela-sela kunjungan kerja ke Kabupaten Cianjur, Kamis (21/1).

Dirinya pun berpesan agar pemerintah daerah bisa memperhatikan penyaluran bantuan tersebut. Kejadian sebelumnya menjadi cerminan agar tidak menjadi polemik. “Pemerintah daerah harus terlibat dalam pengawasan penyaluran,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Sahli Saidi mengungkapkan, pihaknya akan terus memantau dan mengevaluasi terkait banyaknya permasalahan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur. “Nah sekarang banyak dimainkan sama supplier, buktinya di lapangan kita bisa lihat sendiri kan bagaimana,” terangnya.

Dirinya pun menegaskan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur agar lebih teliti dan memperbaiki permasalahan yang tak kunjung usai ini. “Nanti kita lihat dulu, kalau kadisnya tidak teliti terhadap supplier atau di bawahnya, lebih baik diganti saja. Daripada masyarakat jadi korban dari permasalahan ini,” tegasnya.

Berita sebelumnya, bantuan sosial penyaluran sembako belum merata. Seperti halnya di Kampung Babakan Anyar Desa Cipetir Kecamatan Cibeber. Warga yang seharusnya mendapatkan hak bantuan dimasa pandemi Covid-19 ini tidak tersentuh.

Hal tersebut berdasarkan hasil temuan Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait bantuan sosial yang dinilai bermasalah. Hasilnya didapati karung beras tak berlabel ditukar dengan karung beras berlabel yang beda supplier.

“Sidak ini berawal dari laporan masyarakat, sehingga kami perlu turun meninjau langsung ke lapangan. Betul saja kita lihat adanya temuan mengenai karung beras yang tidak ada labelnya, ada indikasi persaingan bisnis,” kata Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Sahli Saidi disela-sela sidak, Rabu (20/1) lalu.

Sahli menyebutkan, dirinya bersama tim menemui salah satu warga bernama Abu Karnasih (80) yang kondisinya sudah tua renta dan sakit tidak menerima sama sekali bantuan tersebut.

Kondisi Abu Karnasih juga tengah terbaring sakit dan tidak berdaya di rumahnya. Kondisi itu berbanding terbalik dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki kendaraan dan kondisi rumah permanen malah mendapatkan bantuan.

“Seharusnya yang mendapat bantuan itu yang kurang mampu dan kondisinya mengkhawatirkan, bukan yang punya rumah kondisinya bagus dan punya kendaraan,” ujar Sahli.

Pihaknya sangat miris dengan keadaan itu, bahkan meminta kepada pihak desa dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Cibeber untuk lebih teliti dalam mendata penerima manfaat.

“TKSK Cibeber dan Kades Cipetir untuk menindaklanjuti temuan tersebut, ini harus ditindaklanjuti, jangan dibiarkan,” tegasnya. “Itu komplainnya dari satu suplier, jangan sampai masyarakat jadi kambing hitam dalam bisnis,” jelasnya.

Kades Cipetir, Achmad Soekirman mengatakan, pihaknya sudah mengajukan data dari Abu Karnasih dan saat ini sedang dalam proses. “Sudah diajukan, tapi kita masih menunggu prosesnya,” singkatnya.

Sementara itu, TKSK Cibeber, Dini Suciati menjelaskan, jika masyarakat mendapati barang bantuan yang dirasa tidak puas, maka pihaknya menerima pengaduan. “Kami selalu berkoordinasi dengan pihak agen, KPM itu harus ada pernyataan tertulis kepada agen,” ungkapnya.

Akan tetapi, masyarakat yang menerima bantuan yang tidak memiliki label tersebut tidak melaporkan. “Iya tidak melaporkan, seharusnya melaporkan ke agen kalau ada barang yang tidak sesuai,” terangnya.

Keluhan atas penyaluran bantuan sosial juga dilayangkan para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Cianjur melakukan audiensi ke Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur.

Apdesi mengeluhkan paket sembako dalam program BPNT yang ditentukan oleh supplier sehingga KPM tidak punya pilihan.

Ketua Apdesi Kabupaten Cianjur Beni Irawan mengatakan, saat ini keluarga penerima manfaat program sembako tidak bisa memilih komoditi yang diinginkanya karena pihak supplier telah menentukan paket. “Paket yang sudah ditentukan yakni telor, ayam, beras, kacang ijo dan kentang, KPM tidak bisa memilih luar dari itu,” ujar, Beni Kamis (21/1).

Menurut Beni, paket yang ditentukan oleh supplier rata-rata tidak sesuai dengan kualitas. “Harga yang ditentukan dalam satu paket Rp190 ribu, selisih lebih Rp10 ribu untuk e-warong,” terang Beni.

Disisi lain menurut Beni saat ini di setiap kecamatan terjadi kekisruhan berebut untuk menjadi supplier. “Yang saya inginkan program BPNT ini dikelola secara mandiri oleh e-warong biar bisa menentukan kualitas,” ujar Beni.

Lanjut Beni, terkait permasalahan tersebut dalam waktu dekat ini Apdesi akan melakukan audiensi dengan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.(kim/dil)