Bantuan Berupa Uang Tunai Dinilai Bisa Jadi Langkah Pemutus Rantai Korupsi Bansos

Ilustrasi Bansos.(ist)
Ilustrasi Bansos.(ist)

RADARCIANJUR.com – Permasalahan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang terus terjadi di Kabupaten Cianjur, berdampak kepada masyarakat. Tak sedikit masyarakat menjadi korban dalam permasalahan ini.

Beberapa kalangan pun menilai, bansos sebaiknya disalurkan dalam bentuk uang tunai.
Seperti yang diungkapkan Pakar Ekonomi Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur, Herlan Firmansyah, jika bantuan berupa barang akan banyak yang bermain di setiap rantai pasokan.

“Sehingga penerima sesungguhnya tidak menerima sesuai pos anggaran yang seharusnya,” singkatnya.

Ia menilai, pelaku UKM yang tidak mendapat bantuan memang banyak dan tidak hanya di Cianjur. Ia menyebut, sebaiknya dana dari CSR dan Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) yang dikelola Baznas, UPZ serta LAD bisa dimaksimalkan untuk pemberdayaan UKM yang belum tersentuh bantuan.

“Menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dana zakat yang dikelola BAZNAS, UPZ dan LAZ dapat digunakan untuk program pemberdayaan yang sifatnya produktif, selain untuk pendistribusian yang sifatnya konsumtif,” ungkapnya.

Selain itu, apabila penyaluran perlindungan sosial diberikan berupa barang, maka rantai pasoknya wajib melibatkan UKM dan harus dipayungi Peraturan Bupati (Perbup).

“Kita peraturan daerah (perda)-nya udah ada hanya perbupnya belum tuntas, segera lah tuntaskan agar segera ada payung hukum yg lebih operasional untuk penguatan UMKM,” tuturnya.

Lanjutnya, kondisi ekonomi saat ini memang berat dan pemerintah harus melakukan intervensi pasar dengan melakukan operasi pasar.

“Agar harga tidak naik terus akibat pasokan barang terganggu dan melakukan percepatan dalam menyalurkan anggaran perlindungan sosial berupa bantuan tunai, baik dari APBN, APBD maupun CSR,” paparnya. (kim)