Pemkab Cianjur Perketat PPKM Mikro Hingga Tingkat RT

Juru Bicara Pusat Informasi Covid-19 Kabupaten Cianjur, dr Yusman Faisal

RADARCIANJUR.com- Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di sejumlah daerah sudah diberlakukan. Hal tersebut untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di tingkat kecamatan, desa dan Rt.

Melihat hal tersebut, rencananya Kabupaten Cianjur pun akan melakukan hal tersebut. Terlebih Kabupaten Cianjur menjadi salah satu daerah perlintasan dari berbagai kabupaten dan kota.

Di tingkat desa, terdapat beberapa kategori seperti 50 persen masyarakat yang terkena Covid-19 dinyatakan zona merah, 26-50 persen zona orange, 25 persen zona kuning dan di bawah presentasi tersebut zona hijau.

Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan, desa-desa terutaman kecamatan mengintegrasikan ke tingkat rt dengan klasifikasi di atas. Sehingga setiap Rt, desa dan kecamatan bisa memantau keluar masuknya masyarakat di wilayah pemerintahan di bagian bawah.

“Sekarang tingkat Rt sudah kita berikan pemberitahuan agar membatasi aktifitas masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya pun meminta kepada seluruh masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) seperti memakai masker dan mencuci tangan. Selain itu juga, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas di luar rumah.

“Tetap harus menerapkan prokes, karena memutus mata rantai dimulai dari setiap diri masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, Juru Bicara Pusat Informasi Satgas Penanganan dan Percepatan Covid-19 Kabupaten Cianjur, dr Yusman Faisal menjelaskan, saat ini Kabupaten Cianjur sedang melakukan pendataan secara mikro di tingkat Rt yaitu menghitung semua kasus konfirmasi aktif selama satu minggu kebelakang.

“Kemudian kita urai ke dalam RT-RT zonasinya apakah merah atau kuning atau bahkan hijau,” jelasnya.

Yusman mengungkapkan dalam PPKM skala mikro ini pihak yang lebih berperan dan menonjol adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) karena di setiap desa dan RT harus membentuk posko penanganan Covid-19.

“Ketua Rt sebagai pembina di wilayahnya masing-masing sebagai kepanjangan tangan di desa dan kecamatan, jadi dalam hal penanganan ini memang SOP-nya sudah kami berikan termasuk penanganan kasusnya dengan melibatkan beberapa sektor di desa ataupun di Rt/Rw setempat kemudian pedoman isolasi tinggal diikuti saja kemudian ditaati aturannya,” paparnya.

Maka dari itu, isolasi di tingkat desa otomatis akan tersedia namun untuk tingkat Rt tidak akan ada karena dinilai terlalu kecil. Sebagai contoh, ia menambahkan, Kecamatan Cianjur yang zonanya merah belum tentu di tingkat Rt zona merah juga.

“Indikatornya sangat berbeda, indikator kambupaten ada 14, di kecamatan dan desa ada lima, kalau RT itu berdasarkan rumah tangga yang terdampak jika 1-5 keluarga positif itu zona kuning, 6-10 zona oranye, di atas 10 itu masuk zona merah jadi lebih mudah,” jelas dia.

Untuk indikator penentu zonasi di tingkat kecamatan dan desa, terdapa lima indikator yaitu jumlah kumulatif sebaran, positive rate, laju kasus konfirmasi, laju kasus sembuh, dan laju kasus yang meninggal.

“Sebetulnya PPKM mikro ini di Jawa Barat sudah lebih dulu melaksanakan yaitu di bulan Agustus namanya PSBM mungkin pemerintah pusat karena top-down yang tidak berhasil banyak yang kurang efektif dalam bekerja terutama di tingkat kecamatan, desa dan RT jadi dirubah strateginya menjadi bottom-top dari mulai Rt, desa, kecamatan,” terangnya.

Dalam PPKM mikro, lanjutnya, semua pihak memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing sehingga tidak hanya di tingkat kabupaten saja yang bergerak

“Ada pembagian kewenangan supaya semua serempak bergerak kalau kemarin yang bergerak itu cuma lebih dominan tingkat kabupaten,” tutupnya. (kim)